Jokowi Ungkap Alasan Logistik RI 'Boros' Sampai Rp 3.560 T
18 March 2020 13:01
Foto: Presiden Joko Widodo (Muchlis Jr/BPMI Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap biang kerok yang membuat ongkos logistik di Indonesia yang bisa mencapai 24% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 3.560 triliun.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference dengan topik pembahasan penataan ekosistem logistik nasional di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Saya catat, masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi, masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi, masih banyak duplikasi dan masih kuatnya ego sektoral kementerian lembaga berjalan sendiri-sendiri," kata Jokowi, Rabu (18/3/2020).
Jokowi menyebutkan bahwa ekosistem logistik Indonesia saat ini belum efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya. Misalnya, seperti ongkos logistik Indonesia yang lebih tinggi dari lima negara di kawasan lainnya.
Menurut Jokowi, tidak tersedianya sebuah platform canggih di sektor hulu ke hilir menjadi salah satu penyebab. Perlu adanya sistem integrasi dan penerapan teknologi mutakhir untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya melihat karena ada tata ruang logistik yang tidak efisien. Penempatan terminal, pelabuhan depo kontainer yang tidak tepat yang justru memperbesar inefisiensi dan pergerakan barang kita," jelasnya.
Jokowi pun menekankan jajarannya untuk segera memperbaiki hal ini, dengan mulai membangun sistem logistik yang terpadu dari hulu ke hilir, meskipun hal tersebut bukanlah perkara mudah.
"Ini bolak balik saya sampaikan pangkas birokrasi berbelit, hapus repetisi duplikasi, sederhanakan proses dan lakukan standarisasi pelayanan dan standar teknis lainnya," jelasnya
"Ini memang pekerjaan lapangan yang tidak mudah, tapi sekali lagi kita harus segera berani merancang platform logistik terintegrasi mulai dari single submission, single filling, single payment channel, sampai sebuah pengambilan keputusan otomatis."
(miq/miq)
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference dengan topik pembahasan penataan ekosistem logistik nasional di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Saya catat, masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi, masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi, masih banyak duplikasi dan masih kuatnya ego sektoral kementerian lembaga berjalan sendiri-sendiri," kata Jokowi, Rabu (18/3/2020).
Jokowi menyebutkan bahwa ekosistem logistik Indonesia saat ini belum efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya. Misalnya, seperti ongkos logistik Indonesia yang lebih tinggi dari lima negara di kawasan lainnya.
Menurut Jokowi, tidak tersedianya sebuah platform canggih di sektor hulu ke hilir menjadi salah satu penyebab. Perlu adanya sistem integrasi dan penerapan teknologi mutakhir untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya melihat karena ada tata ruang logistik yang tidak efisien. Penempatan terminal, pelabuhan depo kontainer yang tidak tepat yang justru memperbesar inefisiensi dan pergerakan barang kita," jelasnya.
Jokowi pun menekankan jajarannya untuk segera memperbaiki hal ini, dengan mulai membangun sistem logistik yang terpadu dari hulu ke hilir, meskipun hal tersebut bukanlah perkara mudah.
"Ini bolak balik saya sampaikan pangkas birokrasi berbelit, hapus repetisi duplikasi, sederhanakan proses dan lakukan standarisasi pelayanan dan standar teknis lainnya," jelasnya
"Ini memang pekerjaan lapangan yang tidak mudah, tapi sekali lagi kita harus segera berani merancang platform logistik terintegrasi mulai dari single submission, single filling, single payment channel, sampai sebuah pengambilan keputusan otomatis."
Artikel Selanjutnya
Pemblokiran Daerah Ganggu Logistik, Ini Sikap Jokowi
(miq/miq)
