Curhat Seorang Dirut BUMN: Sudah Merugi Seperempat Abad
Monica Wareza, CNBC Indonesia
19 February 2020 18:52
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau disingkat PANN menyebutkan perusahaan telah mengalami kerugian usaha sejak 1995 karena harus membayarkan biaya leasing pesawat dan kapal atas service level agreement (SLA) antara Indonesia dengan Jerman dan Spanyol pada periode 1994 dan 1995.
Direktur Utama PANN Hery S. Soewandi mengatakan hal ini dilakukan lantaran perusahaan mendapatkan penugasan langsung dari pemerintah. Padahal, penugasan tersebut tak sesuai dengan core business perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kapal.
"Proyek 1994-1995 itu akibatkan kerugian ke PANN dimana kerugian pertama adalah karena pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Spanyol itu proyeknya PANN gak terima uang atau barang tapi barangnya diserahkan ke operator yang memang harga jual dan sewa leasing-nya ditetapkan pemerintah, jadi PANN hanya dukung kedua pinjaman SLA itu," kata Hery ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi VI dengan perusahaan asuransi pelat merah, Rabu (19/2/2020).
Dia menyebutkan dana SLA ini terbilang besar mencapai US$ 182 juta ketika itu akhirnya menggerus likuiditas perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian yang tak tertutupi hingga seperempat abad.
Lebih lanjut dia menyebutkan, pesawat dan kapal hasil SLA dari dunia negara ini nyatanya malah tak bisa digunakan oleh perusahaan yang seharusnya menerima fasilitas tersebut.
Pesawat jenis Boeing 737-200 sebanyak 10 armada yang seharusnya diterima oleh PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) ketika itu dikembalikan ke pemerintah karena usia armadanya yang sudah tua. Padahal, dalam perjanjian jelas-jelas disebutkan bahwa pesawat yang diberikan seharusnya pesawat baru namun nyatanya yang diterima usianya sudah 10 tahun.
"Padahal katanya baru tapi ternyata ga baru akhirnya ditolak Garuda jadi dikasih ke Merpati 3, Bouraq 3, Sempati 2 dan Mandala 2 unit. Sekarang keempat perusahaan ini collapse dan ga mampu bayar ke PANN. Kecuali Merpati pernah bayar satu kali angsuran," jelas dia.
Lebih na'asnya lagi saat ini 10 pesawat tersebut sudah tak lagi beroperasi karena kondisi perusahaan-perusahaan tersebut sudah merugi. Bahkan dua diantaranya sudah hancur karena kecelakaan di Sumatera Utara dan satu tergelincir di landasan pacu.
Sementara itu, dengan Spanyol bentuknya merupakan pengadaan 31 kapal yang dibangun di galangan kapal milik Indonesia. Tak jauh berbeda dengan pesawat, dari pembangunan tersebut nyatanya hanya 14 kapal yang bisa diselesaikan sedangkan 17 kapal lainnya terbengkalai.
"11 nganggur di Sulawesi Selatan, 3 disinergikan dengan Perinus tapi ga bisa diperpanjang izinnya setelah setahun karena spek ga sesuai dengan aturan," jelas dia. Sementara 17 kapal yang tak selesai ini hanya menumpuk di galangan.
"Sekarang kita menjadi perusahaan BUMN yang ga dikenal dan dalam kondisi dying, koma," imbuh dia.
(gus/gus) Next Article Saat Sri Mulyani Bingung Ada BUMN Bernama PT PANN, Apaan Tuh?
Direktur Utama PANN Hery S. Soewandi mengatakan hal ini dilakukan lantaran perusahaan mendapatkan penugasan langsung dari pemerintah. Padahal, penugasan tersebut tak sesuai dengan core business perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kapal.
"Proyek 1994-1995 itu akibatkan kerugian ke PANN dimana kerugian pertama adalah karena pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Spanyol itu proyeknya PANN gak terima uang atau barang tapi barangnya diserahkan ke operator yang memang harga jual dan sewa leasing-nya ditetapkan pemerintah, jadi PANN hanya dukung kedua pinjaman SLA itu," kata Hery ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi VI dengan perusahaan asuransi pelat merah, Rabu (19/2/2020).
Dia menyebutkan dana SLA ini terbilang besar mencapai US$ 182 juta ketika itu akhirnya menggerus likuiditas perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian yang tak tertutupi hingga seperempat abad.
Lebih lanjut dia menyebutkan, pesawat dan kapal hasil SLA dari dunia negara ini nyatanya malah tak bisa digunakan oleh perusahaan yang seharusnya menerima fasilitas tersebut.
Pesawat jenis Boeing 737-200 sebanyak 10 armada yang seharusnya diterima oleh PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) ketika itu dikembalikan ke pemerintah karena usia armadanya yang sudah tua. Padahal, dalam perjanjian jelas-jelas disebutkan bahwa pesawat yang diberikan seharusnya pesawat baru namun nyatanya yang diterima usianya sudah 10 tahun.
"Padahal katanya baru tapi ternyata ga baru akhirnya ditolak Garuda jadi dikasih ke Merpati 3, Bouraq 3, Sempati 2 dan Mandala 2 unit. Sekarang keempat perusahaan ini collapse dan ga mampu bayar ke PANN. Kecuali Merpati pernah bayar satu kali angsuran," jelas dia.
Lebih na'asnya lagi saat ini 10 pesawat tersebut sudah tak lagi beroperasi karena kondisi perusahaan-perusahaan tersebut sudah merugi. Bahkan dua diantaranya sudah hancur karena kecelakaan di Sumatera Utara dan satu tergelincir di landasan pacu.
Sementara itu, dengan Spanyol bentuknya merupakan pengadaan 31 kapal yang dibangun di galangan kapal milik Indonesia. Tak jauh berbeda dengan pesawat, dari pembangunan tersebut nyatanya hanya 14 kapal yang bisa diselesaikan sedangkan 17 kapal lainnya terbengkalai.
"11 nganggur di Sulawesi Selatan, 3 disinergikan dengan Perinus tapi ga bisa diperpanjang izinnya setelah setahun karena spek ga sesuai dengan aturan," jelas dia. Sementara 17 kapal yang tak selesai ini hanya menumpuk di galangan.
"Sekarang kita menjadi perusahaan BUMN yang ga dikenal dan dalam kondisi dying, koma," imbuh dia.
(gus/gus) Next Article Saat Sri Mulyani Bingung Ada BUMN Bernama PT PANN, Apaan Tuh?
Most Popular