Digeber April 2020, Kartu Pra Kerja Jokowi Sudah Siap?

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
19 February 2020 08:29
Pemerintah berencana untuk merilis program kartu pra kerja yang digagas Presiden Joko Widodo pada April 2020 mendatang
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk merilis program kartu pra kerja yang digagas Presiden Joko Widodo pada April 2020 mendatang. Bagaimana persiapan pemerintah untuk menjalankannya, apa sudah siap?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih dibahas siapa atau kementerian/lembaga mana yang akan menjadi penanggung jawab. Terutama ketika kartu program kartu pra kerja ini berjalan.




Rencananya, pemerintah akan membuat suatu Project Management Office yang akan dikeluarkan melalui Keputusan Presiden. Namun sampai sekarang, pemerintah belum menemukan titik temu.

"PMO inilah yang nantinya mengendalikan kartu pra kerja secara operasional," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Nantinya, PMO juga yang akan membuat satu sistem digitalisasi. Agar para pencari kerja yang ingin meningkatkan keterampilannya dan bisa mendapatkan kerja, bisa mendaftarkan via online.

Artinya, sampai saat ini platform tersebut masih belum tersedia. Maka dari itu, kata Moeldoko untuk sementara waktu saat program kartu pra kerja ini dirilis pada April 2020 mendatang, pendaftaran masih harus dilakukan secara manual.

Dalam hal ini harus datang langsung ke Balai Latihan Kerja (BLK) yang diverifikasi oleh PMO. Lewat BLK tersebut, para calon peserta kartu pra-kerja akan diwawancara secara mendalam oleh petugas BLK, keahlian apa yang diinginkannya.

"[Pertanyaan] kepada peserta itu sifatnya hanya pendalaman saja, apakah benar motivasinya bekerja, apa benar yang bersangkutan serius, apa benar yang bersangkutan itu kena PHK dan seterusnya. Hanya di situ, bukan pertanyaan yang menyulitkan, ndak. Karena itu hanya sebagai pertimbangan oke yang bersangkutan butuh bekerja," jelas Moeldoko.

Moeldoko optimistis, program kartu pra kerja ini bisa berjalan secara digital.

"Digitalisasi, PMO, akan buat sistem, di mana sistem itu akan melibatkan stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, dan seluruh digital platform. Semuanya akan kita libatkan," ujar Moeldoko.



Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga mengatakan hal yang sama mengenai PMO. Dia mengatakan, draft rancangan undang-undang (RUU) tentang penetapan PMO bisa selesai pada Desember 2019 namun dinamika pembahasan belum bisa menemukan titik temu.

"Impementasi PMO, sebenarnya finalisasi RUU udah sekian bulan dilakukan. Mudah-mudahan minggu ini selesai. Karena targetnya itu dari Desember lalu. Dinamika pembahasan, tidak mudah melakukan koordinasi antar instansi," ucapnya.

Dikatakannya lagi, uji coba program kartu pra kerja ini, akan dilakukan di beberapa daerah. Kemungkinan akan ada 2-3 provinsi yang akan dijadikan uji coba meski hingga kini belum ada koordinasi dengan Pemda.

"Akan dilakukan trial project di beberapa tempat, 2-3 provinsi. Kita akan lihat di mana saja yang berpotensial supaya program ini berjalan dengan baik. Tapi kita masih perlu dukungan pemerintah daerah di sana," ujarnya.



Menteri Keuangan RI periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri memandang, berdasarkan pengalamannya, suatu peraturan yang diinisiasi bersama dengan lintas kementerian, akan sulit untuk dijalankan.

Misalnya saja, dua kementerian di bawah satu kementerian koordinator (kemenko) saja sulit untuk bekerja sama. Begitu pun, apabila ada dua kementerian di bawah satu kemenko, berhadapan dengan kemenko lain. Chatib menjamin itu susah untuk dijalankan bersama.

Apalagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Chatib meyakini, itu sangat mustahil untuk bisa berjalan beriringan.

"Pemerintah dan pemerintah daerah, sudah pasti gak mungkin. Ini saya bicara mengenai realitas yang dihadapi dalam proses demokrasi. Karena itu segmentasi kekuasaan, dan itu real," ujarnya.

Karena itu Chatib memandang program kartu pra kerja ini akan kelihatan hasilnya dalam jangka panjang, tidak bisa instan. Dia menilai program ini jangan dipikirkan akan berjalan sempurna. Kendati demikian, untuk bisa membuat program ini berjalan dengan baik, pemerintah perlu untuk menjalankan program uji coba.

"[Karena ini akan berjalan digital], coba belajar dari bagaimana start-up bekerja. Mereka bisa berhasil. Karena ini mix market dari masing-masing, proses ini mesti dilakukan pelan-pelan," kata Chatib.

Untuk diketahui, kartu pra kerja akan dirilis pada April 2020 mendatang ini menelan biaya Rp 10 triliun, dan akan ada 2 juta orang yang menerima manfaat dari keberadaan kartu tersebut.

Pada tahap awal kartu prakerja akan dibagikan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat. Daerah-daerah tersebut akan dijadikan pilot project untuk dilihat bagaimana efektivitasnya.

Kartu pra kerja sendiri diperuntukkan bagi mereka yang sudah lulus SMA/SMK atau lulus perguruan tinggi. Penerima manfaat juga tidak sedang menjalani pendidikan formal.

Tidak hanya itu, mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun yang ingin meningkatkan skill sesuai kebutuhan industri juga bisa memperoleh manfaat. Dari syarat usia, yang diperbolehkan yakni minimal berusia 18 tahun dan tidak ada batasan maksimal.


[Gambas:Video CNBC]





(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading