Istana, Erick Thohir & 'Total Football' Serang Gubernur Anies
Tim Redaksi,
CNBC Indonesia
30 January 2020 12:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sederet kebijakannya masih menjadi topik hangat di antara pemangku kepentingan hingga netizen. 
Anies Baswedan layaknya 'enemy of the state', walaupun pendukung kebijakannya pun juga cukup banyak.
Ada beberapa contoh silang pendapat terhadap ucapan ataupun kebijakan Anies.
Misalnya, antara Istana Kepresidenan dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Silang pendapat itu merentang dari permasalahan banjir di underpass Kemayoran (Jakarta Pusat) hingga revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).
Pada Minggu (26/1/2020), sebuah pernyataan resmi dirilis Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Ia berkomentar perihal pernyataan Pemprov DKI Jakarta yang bilang penanganan underpass Kemayoran yang terendam banjir menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Saya minta jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir," kata Heru yang pernah duduk di Balai Kota, DKI Jakarta ini. Ia pun pernah menjadi Walikota Jakarta Utara.
"Kita bersama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta," lanjutnya.
Memang Anies pernah menyebutkan wilayah Kemayoran merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Padahal, menurut Heru, seluruh wilayah Ibu Kota menjadi tanggung jawab penuh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI Jakarta hanya membantu. Dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir," tegas Heru.
Revitalisasi Kawasan Monas > NEXT
Ada beberapa contoh silang pendapat terhadap ucapan ataupun kebijakan Anies.
Misalnya, antara Istana Kepresidenan dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Silang pendapat itu merentang dari permasalahan banjir di underpass Kemayoran (Jakarta Pusat) hingga revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).
"Saya minta jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir," kata Heru yang pernah duduk di Balai Kota, DKI Jakarta ini. Ia pun pernah menjadi Walikota Jakarta Utara.
"Kita bersama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta," lanjutnya.
Memang Anies pernah menyebutkan wilayah Kemayoran merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Padahal, menurut Heru, seluruh wilayah Ibu Kota menjadi tanggung jawab penuh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI Jakarta hanya membantu. Dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir," tegas Heru.
Revitalisasi Kawasan Monas > NEXT
Next Page
Revitalisasi Monas