Anies: Underpass Kemayoran Kewenangan Istana, Tapi Kita Bantu
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
27 January 2020 11:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan banjir di underpass Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi.
"Jadi, begini kawasan itu memang berada di dalam kewenangan sekretariat negara. Tapi, Pemprov DKI ikut membantu untuk memastikan bahwa itu bisa tuntas segera," jelas Anies, seperti dikutip CNN Indonesia, Senin (27/1/2020).
Sampai saat ini, Anies melanjutkan, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah menurunkan enam mobil pompa. Selain itu, dua pompa dari pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyedot air dari underpass.
"Jadi, meskipun bukan kewenangan kita (pemprov), tapi ini adalah bentuk bahwa DKI Jakarta akan terus ikut tanggung jawab bila ada masalah," terang dia.
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran terjadi sejak Jumat (24/1) lalu setelah hujan deras dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta. Ketinggian air di lokasi itu mencapai 3 meter.
"Sekitar 3 meteran lagi dari bawah. (Tadinya) di atas underpass 5 meteran," kata salah satu petugas lapangan dari Suku Dinas SDA Jakarta Utara, Ronny Jasuma kepada CNNIndonesia.com di lokasi akhir pekan lalu.
Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah di DKI Jakarta pada sejak Jumat (24/1) pagi mengakibatkan banjir di sejumlah titik.
Selain underpass Gandhi, daerah lain yang juga terendam, seperti Jalan DI Panjaitan Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati (Depan Hotel Park Cawang). Ketinggiannya sekitar 60 cm hingga 70 cm.
Sebagai informasi, pernyataan Anies Baswedan tersebut membuat Istana Kepresidenan angkat bicara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengimbau kepada jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk tidak lagi berpolemik dalam upaya mengatasi banjir yang menggenangi Ibu Kota.
Heru memandang, upaya mengatasi banjir Ibu Kota perlu sinergitas ketimbang harus berpolemik di depan media. Istana Kepresidenan pun meminta pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.
"Saya rasa mari kita sama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media," katanya.
Istana Kepresidenan bahkan meminta agar semua pihak untuk berhenti berbicara kepada media terkait masalah banjir underpass Kemayoran. Menurutnya, hal itu cukup dibahas di internal pemerintahan.
"Kita bersama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan pemerintah pusat, atau yang menjadi kewenangan Pemda DKI," jelas Heru.
(dru) Next Article Pak Anies, Istana Negara Tempat Pak Jokowi Banjir Nih...
"Jadi, begini kawasan itu memang berada di dalam kewenangan sekretariat negara. Tapi, Pemprov DKI ikut membantu untuk memastikan bahwa itu bisa tuntas segera," jelas Anies, seperti dikutip CNN Indonesia, Senin (27/1/2020).
Sampai saat ini, Anies melanjutkan, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah menurunkan enam mobil pompa. Selain itu, dua pompa dari pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyedot air dari underpass.
 Foto: Anak-anak Berenang di Banjir Underpass Kemayoran. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran terjadi sejak Jumat (24/1) lalu setelah hujan deras dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta. Ketinggian air di lokasi itu mencapai 3 meter.
"Sekitar 3 meteran lagi dari bawah. (Tadinya) di atas underpass 5 meteran," kata salah satu petugas lapangan dari Suku Dinas SDA Jakarta Utara, Ronny Jasuma kepada CNNIndonesia.com di lokasi akhir pekan lalu.
Selain underpass Gandhi, daerah lain yang juga terendam, seperti Jalan DI Panjaitan Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati (Depan Hotel Park Cawang). Ketinggiannya sekitar 60 cm hingga 70 cm.
Sebagai informasi, pernyataan Anies Baswedan tersebut membuat Istana Kepresidenan angkat bicara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengimbau kepada jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk tidak lagi berpolemik dalam upaya mengatasi banjir yang menggenangi Ibu Kota.
Heru memandang, upaya mengatasi banjir Ibu Kota perlu sinergitas ketimbang harus berpolemik di depan media. Istana Kepresidenan pun meminta pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.
"Saya rasa mari kita sama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media," katanya.
Istana Kepresidenan bahkan meminta agar semua pihak untuk berhenti berbicara kepada media terkait masalah banjir underpass Kemayoran. Menurutnya, hal itu cukup dibahas di internal pemerintahan.
"Kita bersama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan pemerintah pusat, atau yang menjadi kewenangan Pemda DKI," jelas Heru.
(dru) Next Article Pak Anies, Istana Negara Tempat Pak Jokowi Banjir Nih...
Most Popular