Pak Prabowo, Ada Pesan dari Bu Sri Mulyani Soal Alutsista Nih
25 January 2020 16:46
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan untuk melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan efisien dan sesuai dengan perencanaan matang.
Sebab, pembelian alutsista tersebut rupiah yang dananya berasal dari pembayaran pajak masyarakat dan utang.
Dalam akun instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani menekankan agar pengadaan dilakukan secara efektif dan efisien.
"Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri," kata dia, dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (25/1/2020).
Untuk itu dalam melakukan pengadaan sebaiknya Menteri Pertahanan dan Panglima TNI membicarakan kebutuhan secara matang dan memberikan kepastian, sebab ketika ada pergantian pejabat tidak mengganggu proses yang sudah dilakukan sebelumnya.
"Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh bapak dan ibu sekalian antara keinginan untuk pengadaan, negara sumber barangnya, sumber pembiayaannya dan proses untuk pengadaannya. Inilah yang saya anggap masih ada kelemahan dari proses pengadaan," lanjutnya.
Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.
"Saya berharap setiap tahun pelaksanaan anggaran tentu bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga kinerja dari anggaran Kementerian Pertahanan baik untuk belanja prajurit, pegawai dan lain-lain maupun dari sisi belanja barang yaitu untuk pemeliharaan, operasional, dan untuk pembelian barang modal seperti alutsista semuanya bisa dieksekusi sesuai dengan rencana dan dengan baik," tambahnya.
(gus/gus)
Sebab, pembelian alutsista tersebut rupiah yang dananya berasal dari pembayaran pajak masyarakat dan utang.
Dalam akun instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani menekankan agar pengadaan dilakukan secara efektif dan efisien.
"Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri," kata dia, dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (25/1/2020).
Untuk itu dalam melakukan pengadaan sebaiknya Menteri Pertahanan dan Panglima TNI membicarakan kebutuhan secara matang dan memberikan kepastian, sebab ketika ada pergantian pejabat tidak mengganggu proses yang sudah dilakukan sebelumnya.
"Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh bapak dan ibu sekalian antara keinginan untuk pengadaan, negara sumber barangnya, sumber pembiayaannya dan proses untuk pengadaannya. Inilah yang saya anggap masih ada kelemahan dari proses pengadaan," lanjutnya.
Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.
"Saya berharap setiap tahun pelaksanaan anggaran tentu bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga kinerja dari anggaran Kementerian Pertahanan baik untuk belanja prajurit, pegawai dan lain-lain maupun dari sisi belanja barang yaitu untuk pemeliharaan, operasional, dan untuk pembelian barang modal seperti alutsista semuanya bisa dieksekusi sesuai dengan rencana dan dengan baik," tambahnya.
(gus/gus)
