Soal Natuna, Bamsoet: Ketidakpatuhan China tak Bisa Dibiarkan
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
20 January 2020 16:16
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Soesatyo menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph Donovan Jr di ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam kesempatan itu, Bamsoet sempat menyinggung ketegangan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, beberapa waktu yang lalu.
"Ketegangan yang beberapa waktu lalu terjadi di Asia Tenggara terkait sikap China yang tak menghormati keputusan UNCLOS 1982 di Laut Natuna juga perlu mendapat perhatian serius dari Amerika Serikat yang memiliki Hak Veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB," ujarnya dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia.
"Sikap Amerika Serikat yang menghormati kedaulatan Indonesia seharusnya juga dicontoh China. Ketidakpatuhan China terhadap hukum UNCLOS 1982 yang membuat ketegangan antara China dengan Indonesia di Laut Natuna, maupun China dengan Malaysia, Filipina, dan juga Vietnam, di masing-masing perairan mereka, tak boleh dibiarkan karena bisa membuat preseden buruk di kemudian hari."
Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 itu menekankan, walaupun antara Indonesia dengan AS memiliki perbedaan pandangan terkait berbagai situasi geopolitik internasional seperti situasi di Iran dan Palestina, namun perbedaan tersebut jangan sampai mengganggu hubungan baik kedua negara yang telah terjalin erat sejak tahun 1949.
Kedua negara harus tetap saling menghormati dan menghargai pandangannya masing-masing, dengan tetap membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan dunia yang lebih aman dan damai.
"Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia, sebagaimana dituliskan dalam pembukaan UUD NRI 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," jelasnya.
"Karena itu, terkait kondisi di Iran yang akhir-akhir ini sedang menegang, kita harapkan baik Iran dan Amerika bisa saling menahan diri. Demi menjaga situasi Timur Tengah tetap kondusif, dan menghindari kemungkinan terjadinya perang terbuka."
Hubungan Indonesia dan China beberapa waktu lalu sempat sedikit memanas karena sengketa di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Hal itu turut mengundang komentar dari Inggris.
Melalui Menteri Inggris untuk Asia Pasifik, Heather Wheeler, negara ini mengungkapkan penting bagi setiap negara untuk berpengang pada hukum, terutama hukum tentang kelautan.
"Kami percaya bahwa setiap orang harus berpegang pada hukum tentang kelautan," kata Heather Wheeler saat ditemui di Kedutaan Besar Inggris, Rabu (15/1/2020).
"Dan bahwa kami mengharapkan setiap orang menggunakan semua mekanisme hukum yang sesuai dan yang seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi itu harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan melalui pengaturan itu," tambahnya.
Sebelumnya, Indonesia mengalami perselisihan dengan China soal wilayah ZEE. Ini bermula kala kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna.
Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Natuna masuk dalam ZEE Indonesia. Ini menyebabkan RI melakukan protes keras dan memanggil Dubes China di akhir Desember 2019 lalu.
Sementara itu, demi menjaga keamanan, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus menyiagakan Armada di perairan ini guna memantau kondisi di sana. Setelah perdebatan itu, Presiden RI Joko Widodo langsung melakukan kunjungan kerja pada 8 Januari lalu.
Jokowi sendiri terus mewanti-wanti setiap kapal nelayan asing yang melewati wilayah ZEE Indonesia untuk tidak mengambil sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. ZEE ini tak hanya wilayah Natuna tapi wilayah ZEE Indonesia lainnya.
Hal tersebut ditegaskan Jokowi merespons kabar yang menyebutkan bahwa jumlah kapal nelayan yang memasuki wilayah ZEE di perairan Natuna semakin bertambah, setelah Jokowi mengunjungi wilayah itu pada awal Januari lalu.
"Sudah jelas, kalau masuk ke teritorial China itu kedaulatan. Tapi ZEE, semua kapal diperbolehkan [melintas], tapi jangan ambil sumber daya alam laut kita," kata Jokowi, Jumat (17/1/2020).
Jokowi menegaskan tidak akan pandang bulu untuk menghukum siapa saja yang mengambil kekayaan alam laut Indonesia secara ilegal. Apalagi, jika kejadian tersebut terjadi di wilayah ZEE.
"Itu yang kita tangkep. Regulasinya jelas, nggak usah diulang-ulang," kata Jokowi.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/sef) Next Article RI Sewot dengan China Gegara 'Nine Dash Line', Apa itu?
"Ketegangan yang beberapa waktu lalu terjadi di Asia Tenggara terkait sikap China yang tak menghormati keputusan UNCLOS 1982 di Laut Natuna juga perlu mendapat perhatian serius dari Amerika Serikat yang memiliki Hak Veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB," ujarnya dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia.
"Sikap Amerika Serikat yang menghormati kedaulatan Indonesia seharusnya juga dicontoh China. Ketidakpatuhan China terhadap hukum UNCLOS 1982 yang membuat ketegangan antara China dengan Indonesia di Laut Natuna, maupun China dengan Malaysia, Filipina, dan juga Vietnam, di masing-masing perairan mereka, tak boleh dibiarkan karena bisa membuat preseden buruk di kemudian hari."
Kedua negara harus tetap saling menghormati dan menghargai pandangannya masing-masing, dengan tetap membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan dunia yang lebih aman dan damai.
"Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia, sebagaimana dituliskan dalam pembukaan UUD NRI 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," jelasnya.
"Karena itu, terkait kondisi di Iran yang akhir-akhir ini sedang menegang, kita harapkan baik Iran dan Amerika bisa saling menahan diri. Demi menjaga situasi Timur Tengah tetap kondusif, dan menghindari kemungkinan terjadinya perang terbuka."
Hubungan Indonesia dan China beberapa waktu lalu sempat sedikit memanas karena sengketa di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Hal itu turut mengundang komentar dari Inggris.
Melalui Menteri Inggris untuk Asia Pasifik, Heather Wheeler, negara ini mengungkapkan penting bagi setiap negara untuk berpengang pada hukum, terutama hukum tentang kelautan.
"Kami percaya bahwa setiap orang harus berpegang pada hukum tentang kelautan," kata Heather Wheeler saat ditemui di Kedutaan Besar Inggris, Rabu (15/1/2020).
"Dan bahwa kami mengharapkan setiap orang menggunakan semua mekanisme hukum yang sesuai dan yang seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi itu harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan melalui pengaturan itu," tambahnya.
Sebelumnya, Indonesia mengalami perselisihan dengan China soal wilayah ZEE. Ini bermula kala kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna.
Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Natuna masuk dalam ZEE Indonesia. Ini menyebabkan RI melakukan protes keras dan memanggil Dubes China di akhir Desember 2019 lalu.
Sementara itu, demi menjaga keamanan, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus menyiagakan Armada di perairan ini guna memantau kondisi di sana. Setelah perdebatan itu, Presiden RI Joko Widodo langsung melakukan kunjungan kerja pada 8 Januari lalu.
Jokowi sendiri terus mewanti-wanti setiap kapal nelayan asing yang melewati wilayah ZEE Indonesia untuk tidak mengambil sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. ZEE ini tak hanya wilayah Natuna tapi wilayah ZEE Indonesia lainnya.
Hal tersebut ditegaskan Jokowi merespons kabar yang menyebutkan bahwa jumlah kapal nelayan yang memasuki wilayah ZEE di perairan Natuna semakin bertambah, setelah Jokowi mengunjungi wilayah itu pada awal Januari lalu.
"Sudah jelas, kalau masuk ke teritorial China itu kedaulatan. Tapi ZEE, semua kapal diperbolehkan [melintas], tapi jangan ambil sumber daya alam laut kita," kata Jokowi, Jumat (17/1/2020).
Jokowi menegaskan tidak akan pandang bulu untuk menghukum siapa saja yang mengambil kekayaan alam laut Indonesia secara ilegal. Apalagi, jika kejadian tersebut terjadi di wilayah ZEE.
"Itu yang kita tangkep. Regulasinya jelas, nggak usah diulang-ulang," kata Jokowi.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/sef) Next Article RI Sewot dengan China Gegara 'Nine Dash Line', Apa itu?
Most Popular