Inggris Bicara Klaim China di Natuna & Sikap Tegas Jokowi
Muhammad Choirul Anwar & Wangi Sinintya, CNBC Indonesia
19 January 2020 15:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan Indonesia dan China beberapa waktu lalu sempat sedikit memanas karena sengketa di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Hal itu turut mengundang komentar dari Inggris.
Melalui Menteri Inggris untuk Asia Pasifik, Heather Wheeler, negara ini mengungkapkan penting bagi setiap negara untuk berpegang pada hukum, termasuk hukum tentang kelautan.
"Kami percaya bahwa setiap orang harus berpegang pada hukum tentang kelautan," kata Heather Wheeler saat ditemui di Kedutaan Besar Inggris, Rabu (15/1/2020).
"Dan bahwa kami mengharapkan setiap orang menggunakan semua mekanisme hukum yang sesuai dan yang seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi itu harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan melalui pengaturan itu," tambahnya.
Sebelumnya, Indonesia mengalami perselisihan dengan China soal wilayah ZEE. Ini bermula kala kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna.
Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Natuna masuk dalam ZEE Indonesia. Ini menyebabkan RI melakukan protes keras dan memanggil Dubes China di akhir Desember 2019 lalu.
Sementara itu, demi menjaga keamanan, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus menyiagakan Armada di perairan ini guna memantau kondisi di sana. Setelah perdebatan itu, Presiden RI Joko Widodo langsung melakukan kunjungan kerja pada 8 Januari lalu.
Jokowi sendiri terus mewanti-wanti setiap kapal nelayan asing yang melewati wilayah ZEE Indonesia untuk tidak mengambil sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. ZEE ini tak hanya wilayah Natuna tapi wilayah ZEE Indonesia lainnya.
Hal tersebut ditegaskan Jokowi merespons kabar yang menyebutkan bahwa jumlah kapal nelayan yang memasuki wilayah ZEE di perairan Natuna semakin bertambah, setelah Jokowi mengunjungi wilayah itu pada awal Januari lalu.
"Sudah jelas, kalau masuk ke teritorial China itu kedaulatan. Tapi ZEE, semua kapal diperbolehkan [melintas], tapi jangan ambil sumber daya alam laut kita," kata Jokowi, Jumat (17/1/2020).
Jokowi menegaskan tidak akan pandang bulu untuk menghukum siapa saja yang mengambil kekayaan alam laut Indonesia secara ilegal. Apalagi, jika kejadian tersebut terjadi di wilayah ZEE.
"Itu yang kita tangkep. Regulasinya jelas, nggak usah diulang-ulang," kata Jokowi.
Jokowi pun menegaskan bahwa wilayah perairan Indonesia bukan hanya Natuna. Menurut eks Wali Kota Solo itu, seluruh pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama mengamankan seluruh lautan di berbagai wilayah Indonesia.
"Tanggung jawab siapa? itu Angkatan Laut kita, ada Bakamla, KKP di situ. Tapi kita juga harus sadar, bentang laut kita luas sekali. Jangan bicara Natuna terus, tahu-tahu di Maluku diserbu nggak tau," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Pasokan Listrik Ditambah, Ekonomi Natuna Semakin Menggeliat
Melalui Menteri Inggris untuk Asia Pasifik, Heather Wheeler, negara ini mengungkapkan penting bagi setiap negara untuk berpegang pada hukum, termasuk hukum tentang kelautan.
"Kami percaya bahwa setiap orang harus berpegang pada hukum tentang kelautan," kata Heather Wheeler saat ditemui di Kedutaan Besar Inggris, Rabu (15/1/2020).
Sebelumnya, Indonesia mengalami perselisihan dengan China soal wilayah ZEE. Ini bermula kala kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna.
Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Natuna masuk dalam ZEE Indonesia. Ini menyebabkan RI melakukan protes keras dan memanggil Dubes China di akhir Desember 2019 lalu.
Sementara itu, demi menjaga keamanan, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus menyiagakan Armada di perairan ini guna memantau kondisi di sana. Setelah perdebatan itu, Presiden RI Joko Widodo langsung melakukan kunjungan kerja pada 8 Januari lalu.
Jokowi sendiri terus mewanti-wanti setiap kapal nelayan asing yang melewati wilayah ZEE Indonesia untuk tidak mengambil sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. ZEE ini tak hanya wilayah Natuna tapi wilayah ZEE Indonesia lainnya.
Hal tersebut ditegaskan Jokowi merespons kabar yang menyebutkan bahwa jumlah kapal nelayan yang memasuki wilayah ZEE di perairan Natuna semakin bertambah, setelah Jokowi mengunjungi wilayah itu pada awal Januari lalu.
"Sudah jelas, kalau masuk ke teritorial China itu kedaulatan. Tapi ZEE, semua kapal diperbolehkan [melintas], tapi jangan ambil sumber daya alam laut kita," kata Jokowi, Jumat (17/1/2020).
Jokowi menegaskan tidak akan pandang bulu untuk menghukum siapa saja yang mengambil kekayaan alam laut Indonesia secara ilegal. Apalagi, jika kejadian tersebut terjadi di wilayah ZEE.
"Itu yang kita tangkep. Regulasinya jelas, nggak usah diulang-ulang," kata Jokowi.
Jokowi pun menegaskan bahwa wilayah perairan Indonesia bukan hanya Natuna. Menurut eks Wali Kota Solo itu, seluruh pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama mengamankan seluruh lautan di berbagai wilayah Indonesia.
"Tanggung jawab siapa? itu Angkatan Laut kita, ada Bakamla, KKP di situ. Tapi kita juga harus sadar, bentang laut kita luas sekali. Jangan bicara Natuna terus, tahu-tahu di Maluku diserbu nggak tau," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Pasokan Listrik Ditambah, Ekonomi Natuna Semakin Menggeliat
Most Popular