Ada Dugaan Korupsi Rp 10 T di Asabri, Luhut: Ndak Benar Itu
Feri Sandi, CNBC Indonesia
15 January 2020 11:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus dugaan korupsi triliunan rupiah membelit PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Apa pendapat Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya ndak benar lah (tindakan) itu," jawab Luhut singkat di Hotel Mulia, Rabu (15/1/2020).
Kasus tersebut akan memasuki tahap pemeriksaan lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Potensi kerugian negara kasus ini bisa lebih dari Rp 10 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Anggota BPK, Harry Azhar Azis.
"Ya, kemungkinan bisa lebih dari Rp 10 triliun, berkisar Rp 10 triliun-Rp 16 triliun," ujar Harry kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/1/2020).
Sementara Anggota BPK, Achsanul Qosasi, mengatakan dalam hasil audit yang dilakukan pada 2016, BPK menemukan adanya potensi kerugian negara Rp 637,1 miliar.
"Mungkin saja [ada] pemeriksaan lebih lanjut. Nanti diputuskan di sidang BPK," kata Achsanul kepada CNBC Indonesia.
Skandal Asabri pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memastikan Kementerian BUMN tidak akan bertindak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan kasus dugaan korupsi di Asabri.
"Karena menyangkut TNI kita akan konsultasi ke Pak Menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) dan Pak Menkopolhukam, termasuk upaya penyelesaiannya," kata Arya.
Dari laporan yang diterima, dia mengakui memang ada investasi Asabri pada saham-saham yang tidak bagus. Sehingga perlu pembenahan lebih jauh.
"Hanya pembenahan dari Asabri berbeda dengan penanganan Jiwasraya. Kalau Jiwasraya bisa masuk investor karena kan bisnis jual produk, maka mekanisme Jiwasraya tak bisa seperti Asabri. Dia asuransi sosial tak jual produk. Kita sedang cari solusi untuk mereka," ujar Arya.
Meski demikian, manajemen Asabri menyatakan, pemberitaan di media massa belakangan ini tidak sesuai dengan keadaan perseroan.
Asabri menyebut kegiatan operasional Asabri terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik. Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya.
Selanjutnya, terkait dengan kondisi pasar modal di Indonesia, terdapat beberapa penurunan nilai investasi Asabri yang sifatnya sementara.
"Namun demikian, Manajemen Asabri memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut," tulis manajemen Asabri dalam pernyataannya.
(wed/wed) Next Article Prabowo Dapat Pensiun dari Militer, Berapa Nilainya?
"Ya ndak benar lah (tindakan) itu," jawab Luhut singkat di Hotel Mulia, Rabu (15/1/2020).
Kasus tersebut akan memasuki tahap pemeriksaan lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Potensi kerugian negara kasus ini bisa lebih dari Rp 10 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Anggota BPK, Harry Azhar Azis.
Sementara Anggota BPK, Achsanul Qosasi, mengatakan dalam hasil audit yang dilakukan pada 2016, BPK menemukan adanya potensi kerugian negara Rp 637,1 miliar.
"Mungkin saja [ada] pemeriksaan lebih lanjut. Nanti diputuskan di sidang BPK," kata Achsanul kepada CNBC Indonesia.
Skandal Asabri pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memastikan Kementerian BUMN tidak akan bertindak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan kasus dugaan korupsi di Asabri.
"Karena menyangkut TNI kita akan konsultasi ke Pak Menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) dan Pak Menkopolhukam, termasuk upaya penyelesaiannya," kata Arya.
Dari laporan yang diterima, dia mengakui memang ada investasi Asabri pada saham-saham yang tidak bagus. Sehingga perlu pembenahan lebih jauh.
"Hanya pembenahan dari Asabri berbeda dengan penanganan Jiwasraya. Kalau Jiwasraya bisa masuk investor karena kan bisnis jual produk, maka mekanisme Jiwasraya tak bisa seperti Asabri. Dia asuransi sosial tak jual produk. Kita sedang cari solusi untuk mereka," ujar Arya.
Meski demikian, manajemen Asabri menyatakan, pemberitaan di media massa belakangan ini tidak sesuai dengan keadaan perseroan.
Asabri menyebut kegiatan operasional Asabri terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik. Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya.
Selanjutnya, terkait dengan kondisi pasar modal di Indonesia, terdapat beberapa penurunan nilai investasi Asabri yang sifatnya sementara.
"Namun demikian, Manajemen Asabri memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut," tulis manajemen Asabri dalam pernyataannya.
(wed/wed) Next Article Prabowo Dapat Pensiun dari Militer, Berapa Nilainya?
Most Popular