Soal Dugaan Korupsi di Asabri, Moeldoko: Saya Nggak Ngerti!
14 January 2020 18:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengaku tidak tahu menahu mengenai dugaan korupsi di PT ASABRI (Persero) yang mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Moeldoko merupakan mantan Panglima TNI.
"Saya nggak ngerti ya urusan Asabri. Waktu saya Panglima TNI itu enggak ngerti tentang Asabri. Kita Panglima TNI waktu itu tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri karena dikelola BUMN," kata Moeldoko di kantornya, Selasa (14/1/2020).
Ia mengaku hanya mengetahui cara kerja Asabri dalam memenuhi kebutuhan perumahan para prajurit TNI dan anggota kepolisian. Asabri bertindak sebagai perusahaan yang membayarkan uang muka bagi prajurit maupun polisi yang ingin membeli rumah.
Sementara terkait dengan kesalahan instrumen investasi Asabri, Moeldoko mengaku tidak menahu soal itu. Sebab, kata dia, hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Selama saya menjadi panglima, nggak ada sih ya persoalan itu muncul. Semuanya baik. Tapi sekali lagi bagaimana di dalamnya sama sekali kita nggak paham karena jauh antara Cilangkap dengan Asabri itu nggak ada kontak langsung," ujarnya.
Salah satu hal yang diketahui Moeldoko di Asabri terkait dengan tabungan wajib perumahan (TWP), di mana setiap bulannya para prajurit maupun kepolisian mencicil kepada bank setiap bulannya. Sisanya, ia tak tahu menahu.
"Kita hanya menginventarisasi saja kebutuhan prajurit di bidang perumahan berapa, terus Asabri bisa menyiapkan berapa jumlahnya untuk perumahan baru, nanti dikomunikasikan," kata Moeldoko.
"Jadi sampai batas di situ. Manajemen Asabri sama sekali kita enggak ngerti itu," jelas Purnawirawan TNI itu.
Setelah kasus Jiwasraya yang gagal bayar investasi terhadap sejumlah nasabahnya, kini terungkap lagi kasus Yayasan Asuransi ABRI (Asabri) yang mulai banyak dibicarakan publik.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bicara soal dugaan kasus korupsi di Asabri. Ia menduga korupsinya hingga Rp 10 triliun dari yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud akhir pekan lalu.
"Asabri itu punyanya orang kecil. Itu punyanya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar," lanjutnya.
(miq/miq)
"Saya nggak ngerti ya urusan Asabri. Waktu saya Panglima TNI itu enggak ngerti tentang Asabri. Kita Panglima TNI waktu itu tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri karena dikelola BUMN," kata Moeldoko di kantornya, Selasa (14/1/2020).
Ia mengaku hanya mengetahui cara kerja Asabri dalam memenuhi kebutuhan perumahan para prajurit TNI dan anggota kepolisian. Asabri bertindak sebagai perusahaan yang membayarkan uang muka bagi prajurit maupun polisi yang ingin membeli rumah.
Sementara terkait dengan kesalahan instrumen investasi Asabri, Moeldoko mengaku tidak menahu soal itu. Sebab, kata dia, hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Selama saya menjadi panglima, nggak ada sih ya persoalan itu muncul. Semuanya baik. Tapi sekali lagi bagaimana di dalamnya sama sekali kita nggak paham karena jauh antara Cilangkap dengan Asabri itu nggak ada kontak langsung," ujarnya.
Salah satu hal yang diketahui Moeldoko di Asabri terkait dengan tabungan wajib perumahan (TWP), di mana setiap bulannya para prajurit maupun kepolisian mencicil kepada bank setiap bulannya. Sisanya, ia tak tahu menahu.
"Kita hanya menginventarisasi saja kebutuhan prajurit di bidang perumahan berapa, terus Asabri bisa menyiapkan berapa jumlahnya untuk perumahan baru, nanti dikomunikasikan," kata Moeldoko.
"Jadi sampai batas di situ. Manajemen Asabri sama sekali kita enggak ngerti itu," jelas Purnawirawan TNI itu.
Setelah kasus Jiwasraya yang gagal bayar investasi terhadap sejumlah nasabahnya, kini terungkap lagi kasus Yayasan Asuransi ABRI (Asabri) yang mulai banyak dibicarakan publik.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bicara soal dugaan kasus korupsi di Asabri. Ia menduga korupsinya hingga Rp 10 triliun dari yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud akhir pekan lalu.
"Asabri itu punyanya orang kecil. Itu punyanya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar," lanjutnya.
(miq/miq)
