Sri Mulyani Ngeluh, Pemda Rajin Rekrut Pegawai Tapi....
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
14 January 2020 18:02
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah daerah (pemda) seringkali merekrut pegawai. Namun, pada akhirnya pemerintah pusat yang harus menanggung tunjangan pensiunannya.
"Kami sebagai bendahara negara makin hari, makin melihat bahwa ada ketidakseimbangan yang sangat serius dalam keseluruhan policy pegawai di seluruh Indonesia," ujarnya saat melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
"Di daerah itu merekrut banyak pegawai termasuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dalam hal ini. Namun, pensiunnya itu yang menanggung adalah seluruhnya pemerintah pusat," kata dia melanjutkan.
Tidak sampai di situ, ketika pemda kewalahan menggaji pegawai PPK, pemerintah pusat pula yang membayarkan.
"Jadi kalau kita lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Kadang-kadang kalau kurang pun kita juga yang bayar. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus kita pikirkan," jelasnya.
Dia ingin anggota DPD, khususnya Komite IV bisa membantu mencari cara bagaimana membuat keseimbangan yang makin baik.
"Dan daerah di Indonesia itu bervariasi sekali. Ada yang memang sangat kuat dan sangat kaya, ada yang sangat kurang. Jadi memang satu aturan sulit sekali untuk bisa berlaku secara adil bagi semuanya. Pasti akan terjadi ketidakpuasan. Jadi kita juga perlu terus menerus berdiskusi mengenai apa yang baik," imbuhnya.
(dru) Next Article Waduh! Dana Daerah Mengendap Rp 230 T
"Kami sebagai bendahara negara makin hari, makin melihat bahwa ada ketidakseimbangan yang sangat serius dalam keseluruhan policy pegawai di seluruh Indonesia," ujarnya saat melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
"Di daerah itu merekrut banyak pegawai termasuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dalam hal ini. Namun, pensiunnya itu yang menanggung adalah seluruhnya pemerintah pusat," kata dia melanjutkan.
"Jadi kalau kita lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Kadang-kadang kalau kurang pun kita juga yang bayar. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus kita pikirkan," jelasnya.
Dia ingin anggota DPD, khususnya Komite IV bisa membantu mencari cara bagaimana membuat keseimbangan yang makin baik.
"Dan daerah di Indonesia itu bervariasi sekali. Ada yang memang sangat kuat dan sangat kaya, ada yang sangat kurang. Jadi memang satu aturan sulit sekali untuk bisa berlaku secara adil bagi semuanya. Pasti akan terjadi ketidakpuasan. Jadi kita juga perlu terus menerus berdiskusi mengenai apa yang baik," imbuhnya.
(dru) Next Article Waduh! Dana Daerah Mengendap Rp 230 T
Most Popular