
Ahok: Pertamina Sudah Punya Solusi Tekan Harga Gas Industri
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 January 2020 16:00

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah mengetahui cara agar harga gas untuk industri tidak mengalami kenaikan.
Hal tersebut dikemukakan Ahok saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
"Kita sudah ada rumusnya [agar harga gas tidak naik]. Nanti tanya kepada Dirut [Nicke Widyawati] lah. Aku kan cuma tuan komisi," kata Ahok.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyoroti soal harga gas industri yang dinilai belum sukses untuk diturunkan. Jokowi ingin harga gas industri jadi US$ 6 per MMBTU dalam 3 bulan ke depan.
Supaya cepat, Jokowi memberikan 3 opsi yang mesti dipilih sebagai solusinya. Pertama adalah pemangkasan jatah pemerintah di sisi hulu, kedua penerapan DMO atau domestic market obligation, lalu ketiga yakni impor gas dari luar negeri.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan secara rata-rata harga gas di sisi hulu sekitar US$ 5,4 per mmbtu, namun bisa juga bervariasi. Sementara untuk harga gas dari blok offshore atau lepas pantai bisa lebih tinggi dari nilai tersebut.
"Tetapi dalam perjalanannya sampai di industri kalau langsung ke KKKS bisa US$ 6-7 per mmbtu, tapi yang lewat trading bisa US$ 8-9 pe mmbtu porsi ini yang harus dibuka," kata Dwi.
Sementara untuk pipa gas ke Singapura pun menurut Dwi harganya cukup tinggi, sekitar US$ 10 per mmbtu. "Ini harus dilihat blok per blok, posisi keekonomian kalau di upstream kan selalu di audit BPK," katanya.
Menurutnya dari sisi hulu, untuk sumber gas yang mulai dari proses survei, bor, eksplorasi, dan investasi butuh biaya sangat besar harganya bisa sekitar US$ 5 per mmbtu.
Hal ini nanti masih perlu proses untuk sampai dikonsumsi industri. Dari sisi hulu, juga perlu dilihat nilai keekonomian harga gas untuk wilayah masing-masing blok agar tetap menarik bagi investor.
(gus/gus) Next Article Heboh! Ahok Bongkar Persoalan BUMN di Pertamina dan Peruri
Hal tersebut dikemukakan Ahok saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
"Kita sudah ada rumusnya [agar harga gas tidak naik]. Nanti tanya kepada Dirut [Nicke Widyawati] lah. Aku kan cuma tuan komisi," kata Ahok.
Supaya cepat, Jokowi memberikan 3 opsi yang mesti dipilih sebagai solusinya. Pertama adalah pemangkasan jatah pemerintah di sisi hulu, kedua penerapan DMO atau domestic market obligation, lalu ketiga yakni impor gas dari luar negeri.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan secara rata-rata harga gas di sisi hulu sekitar US$ 5,4 per mmbtu, namun bisa juga bervariasi. Sementara untuk harga gas dari blok offshore atau lepas pantai bisa lebih tinggi dari nilai tersebut.
"Tetapi dalam perjalanannya sampai di industri kalau langsung ke KKKS bisa US$ 6-7 per mmbtu, tapi yang lewat trading bisa US$ 8-9 pe mmbtu porsi ini yang harus dibuka," kata Dwi.
Sementara untuk pipa gas ke Singapura pun menurut Dwi harganya cukup tinggi, sekitar US$ 10 per mmbtu. "Ini harus dilihat blok per blok, posisi keekonomian kalau di upstream kan selalu di audit BPK," katanya.
Menurutnya dari sisi hulu, untuk sumber gas yang mulai dari proses survei, bor, eksplorasi, dan investasi butuh biaya sangat besar harganya bisa sekitar US$ 5 per mmbtu.
Hal ini nanti masih perlu proses untuk sampai dikonsumsi industri. Dari sisi hulu, juga perlu dilihat nilai keekonomian harga gas untuk wilayah masing-masing blok agar tetap menarik bagi investor.
(gus/gus) Next Article Heboh! Ahok Bongkar Persoalan BUMN di Pertamina dan Peruri
Most Popular