Bos OJK Menghadap Jokowi, Bahas Kasus Korupsi Asabri Rp10 T?

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 January 2020 14:09
Bos OJK Menghadap Jokowi, Bahas Kasus Korupsi Asabri Rp10 T?
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso secara tiba-tiba mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).


Ketika ditanyakan maksud dan tujuan kedatangannya, Wimboh mengatakan pertemuan membahas perekonomian nasional secara umum.

"Bahas ekonomi, bahas keuangan, gak ada topik khusus," katanya.


Ketika disinggung apakah pertemuan tersebut membahas masalah kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero), Wimboh tak menampik. Hal tersebut sempat dibicarakan, meskipun tidak spesifik.

"Enggak secara khusus, umum saja," kata Wimboh.

Setelah kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang gagal bayar investasi terhadap sejumlah nasabah, kini terungkap lagi kasus PT ASABRI (Persero). Skandal ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Nilainya pun fantastis, yaitu di atas Rp 10 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan Kementerian BUMN tidak akan bertindak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan kasus dugaan korupsi di PT ASABRI (Persero).

"Karena menyangkut TNI kita akan konsultasi ke Pak Menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) dan Pak Menkopolhukam, termasuk upaya penyelesaiannya," kata Arya di kantor Kementerian BUMN, Senin (13/1/2020).



Tidak hanya itu, Arya mengatakan permasalahan itu juga akan dibahas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Dari laporan yang diterima, dia mengakui memang ada investasi Asabri di saham-saham yang tidak bagus. Sehingga perlu pembenahan lebih jauh.

"Hanya pembenahan dari Asabri berbeda dengan penanganan Jiwasraya. Kalau Jiwasraya bisa masuk investor karena kan bisnis jual produk, maka mekanisme Jiwasraya tak bisa seperti Asabri. Dia asuransi sosial tak jual produk. Kita sedang cari solusi untuk mereka," ujar Arya.

Prabowo pun sudah mendapatkan informasi terkait kasus dugaan korupsi di Asabri. Demikian disampaikan Staf Khusus Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (13/1/2020).

"Beliau sedang mempelajari dan menunggu laporan lengkap dari pihak Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan auditor," katanya.

Menurut Dahnil, Kemhan tidak ingin prajurit dan PNS TNI yang tersebar di tiap angkatan, mabes, dan Kemhan dirugikan. Sebab, setiap bulan gaji pokok mereka dipotong 4,75% sebagai iuran pensiun. Tidak hanya itu, sebanyak 3,25% dari gaji pokok mereka juga dipotong untuk tunjangan hari tua.

"Semuanya diserahkan kepada Asabri," ujar Dahnil.
(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading