Luhut Tegas Soal Natuna: Kedaulatan Tetap Kedaulatan!
08 January 2020 17:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan sikap pemerintah Indonesia terkait kawasan perairan Natuna. Luhut menyatakan kedaulatan Indonesia tak bisa diganggu gugat oleh negara manapun meski belakangan ini sedang ramai masuknya kapal asal China ke Perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan.
Menteri Luhut menjelaskan, masalah ini tak perlu dibesar-besarkan.
"Kedaulatan adalah kedaulatan," tegas Luhut, Rabu (8/01/2020) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Pemerintah, lanjut Luhut tidak mungkin mentransaksikan kedaulatan negara dengan investasi dari China.
"Kan semua diplomasi panjang, kita jangan terlalu dibesar-besarkan. China tidak pernah minta supaya trade off kedaulatan dengan investasi, tidak ada urusan dengan itu," ungkap Luhut menambahkan.
Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan untuk kesekian kali bahwa soal pelanggaran kedaulatan tak bisa tawar menawar. Hal ini merespons soal pelanggaran kapal nelayan dan coast guard yang masuk wilayah ZEE di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.
"Berkaitan dengan Natuna. Saya kira seluruh statement sudah, sudah sangat baik bahwa tidak ada tawar menawar dari kedaulatan mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi di Jakarta, Senin (6/1).
Pernyataan Jokowi ini sudah berapa kali disampaikan oleh pihak Istana. Jokowi bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.
(dru)
Menteri Luhut menjelaskan, masalah ini tak perlu dibesar-besarkan.
"Kedaulatan adalah kedaulatan," tegas Luhut, Rabu (8/01/2020) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Pemerintah, lanjut Luhut tidak mungkin mentransaksikan kedaulatan negara dengan investasi dari China.
 Foto: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (CNBC Indonesia/Cantika Dinda) |
"Kan semua diplomasi panjang, kita jangan terlalu dibesar-besarkan. China tidak pernah minta supaya trade off kedaulatan dengan investasi, tidak ada urusan dengan itu," ungkap Luhut menambahkan.
Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan untuk kesekian kali bahwa soal pelanggaran kedaulatan tak bisa tawar menawar. Hal ini merespons soal pelanggaran kapal nelayan dan coast guard yang masuk wilayah ZEE di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.
"Berkaitan dengan Natuna. Saya kira seluruh statement sudah, sudah sangat baik bahwa tidak ada tawar menawar dari kedaulatan mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi di Jakarta, Senin (6/1).
Pernyataan Jokowi ini sudah berapa kali disampaikan oleh pihak Istana. Jokowi bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.
Artikel Selanjutnya
Soal China di Natuna, Luhut-Prabowo Kompak Tak Mau Ribut
(dru)
