Jokowi Bilang Kapal China Hanya Masuk ZEE di Natuna
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 January 2020 16:32
Natuna, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).
Dalam peninjauan tersebut, Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang diklaim China menjadi bagian dari wilayahnya.
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita," kata Jokowi dikutip melalui keterangan resmi Sekretariat Kepresidenan, Rabu (8/1/2020).
"Hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," jelasnya.
Masalah di perairan Natuna sendiri bermula saat kapal pencari ikan Negeri Tirai Bambu dilaporkan telah masuk ke Perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan.
Kapal tersebut, bahkan dikawal langsung oleh kapal Coast Guard China yang juga masuk ke Perairan Natuna, tepatnya di zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEE), bukan laut teritorial Indonesia. Di mana zona tersebut dapat dilintasi dengan bebas.
"Yang ada [kapal asing] hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa," ucapnya.
Di zona itu, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Maka, jika ada kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.
Jokowi sendiri tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, Jokowi menaiki KRI Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.
Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Jokowi meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dalam peninjauan tersebut, Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang diklaim China menjadi bagian dari wilayahnya.
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita," kata Jokowi dikutip melalui keterangan resmi Sekretariat Kepresidenan, Rabu (8/1/2020).
Masalah di perairan Natuna sendiri bermula saat kapal pencari ikan Negeri Tirai Bambu dilaporkan telah masuk ke Perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan.
Kapal tersebut, bahkan dikawal langsung oleh kapal Coast Guard China yang juga masuk ke Perairan Natuna, tepatnya di zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEE), bukan laut teritorial Indonesia. Di mana zona tersebut dapat dilintasi dengan bebas.
"Yang ada [kapal asing] hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa," ucapnya.
Di zona itu, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Maka, jika ada kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.
Jokowi sendiri tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, Jokowi menaiki KRI Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.
Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Jokowi meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
(miq/miq) Next Article Jokowi, Luhut, Prabowo, Susi Bicara China di Natuna
Most Popular