Seskab: Kunjungan Jokowi ke Natuna Jadi Bukti Negara Hadir
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 January 2020 14:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Di Natuna, Jokowi dan rombongan mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa.
Kunjungan Jokowi ke Natuna dilakukan di tengah klaim China atas perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands). Klaim itu bahkan sudah ditegaskan kepada Kementerian Luar Negeri RI.
"Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah, terutama bapak presiden (Presiden Joko Widodo) dalam persoalan Natuna memberikan attention (perhatian) serius," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam media briefing di kantornya, Rabu (8/1/2020).
"Karena pada waktu dulu pernah ada case (kasus) sejenis, bahkan Presiden menggunakan kapal perang waktu itu melakukan rapat terbatas di Natuna," jelasnya.
Kehadiran Jokowi di Natuna, kata Pramono, menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Hal itu pun sudah ditegaskan Jokowi kala sidang kabinet paripurna kemarin.
"Ini menunjukan bahwa kedaulatan Indonesia itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar menawar dan itu merupakan prinsip," tegas Pramono.
"Apa yang ditunjukkan presiden ini kan menjadi simbol negara, bahwa negara betul-betul hadir," katanya.
Pramono pun merasa tidak perlu ada koordinasi lebih jauh dengan China dalam mematenkan hak Natuna. Sebab, perairan tersebut masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ini [perairan Natuna] wilayah Republik Indonesia, tidak perlu koordinasi," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono memastikan telah meningkatkan fasilitas pangkalan TNI Angkatan Laut maupun Angkatan Udara merespons klaim China atas perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurut dia, langkah itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Sekarang sudah ditingkatkan. Sejak periode yang lalu sudah ditingkatkan. Bahkan beberapa penambahan pesawat tempur sudah di Natuna," jelas Pramono.
(miq/miq) Next Article Jokowi, Luhut, Prabowo, Susi Bicara China di Natuna
Kunjungan Jokowi ke Natuna dilakukan di tengah klaim China atas perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands). Klaim itu bahkan sudah ditegaskan kepada Kementerian Luar Negeri RI.
"Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah, terutama bapak presiden (Presiden Joko Widodo) dalam persoalan Natuna memberikan attention (perhatian) serius," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam media briefing di kantornya, Rabu (8/1/2020).
Kehadiran Jokowi di Natuna, kata Pramono, menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Hal itu pun sudah ditegaskan Jokowi kala sidang kabinet paripurna kemarin.
"Ini menunjukan bahwa kedaulatan Indonesia itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar menawar dan itu merupakan prinsip," tegas Pramono.
"Apa yang ditunjukkan presiden ini kan menjadi simbol negara, bahwa negara betul-betul hadir," katanya.
Pramono pun merasa tidak perlu ada koordinasi lebih jauh dengan China dalam mematenkan hak Natuna. Sebab, perairan tersebut masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ini [perairan Natuna] wilayah Republik Indonesia, tidak perlu koordinasi," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono memastikan telah meningkatkan fasilitas pangkalan TNI Angkatan Laut maupun Angkatan Udara merespons klaim China atas perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurut dia, langkah itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Sekarang sudah ditingkatkan. Sejak periode yang lalu sudah ditingkatkan. Bahkan beberapa penambahan pesawat tempur sudah di Natuna," jelas Pramono.
(miq/miq) Next Article Jokowi, Luhut, Prabowo, Susi Bicara China di Natuna
Most Popular