Beda Mulut Soal Natuna: dari Jokowi, Luhut, Prabowo, dan Susi
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
07 January 2020 09:19
Jakarta, CNBC Indonesia - Semua ini bermula saat kapal pencari ikan China dilaporkan telah masuk ke Perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan. Kapal Coast Guard China juga masuk ke Perairan Natuna. Pelanggaran terjadi pada Senin (30/12/19) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Hal ini yang membuat Kemlu RI protes ke China dan memanggil dubes China untuk Indonesia. Juru Bicara Kemlu China Geng Shuang telah menyampaikan tanggapan atas dipanggilnya Dubes China oleh Kemlu RI, juga atas nota keberatan RI ke China soal sengketa di Natuna. Menurut Geng, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. Dubesnya di Jakarta juga menegaskan itu ke Kemlu RI.
Di dalam negeri muncul beragam tanggapan soal kondisi tersebut, Presiden Jokowi menegaskan tak ada tawar menawar, bagaimana dengan para menteri-menterinya?
Presiden Jokowi menegaskan untuk kesekian kali bahwa soal pelanggaran kedaulatan tak bisa tawar menawar. Hal ini merespons soal pelanggaran kapal nelayan dan coast guard yang masuk wilayah ZEE di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau,
"..Berkaitan dengan Natuna. Saya kira seluruh statement sudah, sudah sangat baik bahwa tidak ada tawar menawar dari kedaulatan mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi di Jakarta, Senin (6/1).
Pernyataan Jokowi ini sudah berapa kali disampaikan oleh pihak Istana. Jokowi bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ketegangan dengan China karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri.
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu," kata Luhut di kantornya, Jumat (3/1/20).
Pada kesempatan lain, ia bahkan berpendapat soal sikap China 'sesungguhnya' terhadap Indonesia.
Luhut mengatakan sebaiknya persoalan Natuna tak langsung dikaitkan dengan menjual kedaulatan Indonesia. "Beda. ZEE itu, saya ulangi itu, ZEE bicara menyangkut ekonomi kan. Bukan bicara kedaulatan. Dua binatang beda itu," katanya di Jakarta, Senin (6/1).
Ia kembali menegaskan tak ada keinginan pemerintah untuk berunding mengenai batas wilayah dengan China di Natuna. Seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi tak ada tawar menawar. Menurut Luhut, pemerintah akan tegas terhadap penangkapan kapal-kapal nelayan China yang melanggar.
Luhut bilang soal nelayan China, menurutnya China sudah mengurangi jumlah nelayan yang datang ke Natuna. "Kita harus apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka (China) untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti aja ada," katanya. Prabowo Subianto juga buka suara perihal invasi kapal-kapal asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Prabowo bilang bahwa China tetaplah negara sahabat.
"Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat," kata Prabowo di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/20) petang.
Prabowo mengamati Indonesia dan China sudah menyampaikan sikapnya. Adanya perbedaan klaim atas Natuna ini, lanjut Prabowo, perlu dicarikan solusi.
"Yah kita tentunya kan begini ya. Kita masing-masing punya sikap, kita harus mencari suatu solusi yang baiklah. Di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi," bebernya.
Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi China di Indonesia, Prabowo punya pendapat tersendiri. "Kita cool saja, kita santai ya," tutupnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kian terbuka dalam menyikapi masuknya kapal asing China ke perairan Natuna, yang merupakan perairan Indonesia. Dia mendorong pemerintah tegas dalam menyikapi kedaulatan dalam negeri yang terancam.
Termasuk membedakan sikap antara menjaga persahabatan antar negara, mendorong investor masuk, hingga menindaklanjuti pencuri sumberdaya ikan. Hal ini terlihat saat Susi memberikan tanggapan melalui akun twitternya saat membalas link berita pernyataan Luhut terkait Natuna.
"Kita jaga persahabatan antar bangsa. Kita undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya Perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik & benar. Hubungan baik antar negara adalah karena dalung menghormati" tulisnya pada Sabtu, (4/1/2020).
(hoi/hoi) Next Article PKS: Prabowo Lembek & Santai-santai Sikapi Masalah di Natuna!
Hal ini yang membuat Kemlu RI protes ke China dan memanggil dubes China untuk Indonesia. Juru Bicara Kemlu China Geng Shuang telah menyampaikan tanggapan atas dipanggilnya Dubes China oleh Kemlu RI, juga atas nota keberatan RI ke China soal sengketa di Natuna. Menurut Geng, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. Dubesnya di Jakarta juga menegaskan itu ke Kemlu RI.
Di dalam negeri muncul beragam tanggapan soal kondisi tersebut, Presiden Jokowi menegaskan tak ada tawar menawar, bagaimana dengan para menteri-menterinya?
Presiden Jokowi menegaskan untuk kesekian kali bahwa soal pelanggaran kedaulatan tak bisa tawar menawar. Hal ini merespons soal pelanggaran kapal nelayan dan coast guard yang masuk wilayah ZEE di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau,
"..Berkaitan dengan Natuna. Saya kira seluruh statement sudah, sudah sangat baik bahwa tidak ada tawar menawar dari kedaulatan mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi di Jakarta, Senin (6/1).
Pernyataan Jokowi ini sudah berapa kali disampaikan oleh pihak Istana. Jokowi bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ketegangan dengan China karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri.
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu," kata Luhut di kantornya, Jumat (3/1/20).
Pada kesempatan lain, ia bahkan berpendapat soal sikap China 'sesungguhnya' terhadap Indonesia.
Luhut mengatakan sebaiknya persoalan Natuna tak langsung dikaitkan dengan menjual kedaulatan Indonesia. "Beda. ZEE itu, saya ulangi itu, ZEE bicara menyangkut ekonomi kan. Bukan bicara kedaulatan. Dua binatang beda itu," katanya di Jakarta, Senin (6/1).
Ia kembali menegaskan tak ada keinginan pemerintah untuk berunding mengenai batas wilayah dengan China di Natuna. Seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi tak ada tawar menawar. Menurut Luhut, pemerintah akan tegas terhadap penangkapan kapal-kapal nelayan China yang melanggar.
Luhut bilang soal nelayan China, menurutnya China sudah mengurangi jumlah nelayan yang datang ke Natuna. "Kita harus apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka (China) untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti aja ada," katanya. Prabowo Subianto juga buka suara perihal invasi kapal-kapal asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Prabowo bilang bahwa China tetaplah negara sahabat.
"Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat," kata Prabowo di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/20) petang.
Prabowo mengamati Indonesia dan China sudah menyampaikan sikapnya. Adanya perbedaan klaim atas Natuna ini, lanjut Prabowo, perlu dicarikan solusi.
"Yah kita tentunya kan begini ya. Kita masing-masing punya sikap, kita harus mencari suatu solusi yang baiklah. Di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi," bebernya.
Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi China di Indonesia, Prabowo punya pendapat tersendiri. "Kita cool saja, kita santai ya," tutupnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kian terbuka dalam menyikapi masuknya kapal asing China ke perairan Natuna, yang merupakan perairan Indonesia. Dia mendorong pemerintah tegas dalam menyikapi kedaulatan dalam negeri yang terancam.
Termasuk membedakan sikap antara menjaga persahabatan antar negara, mendorong investor masuk, hingga menindaklanjuti pencuri sumberdaya ikan. Hal ini terlihat saat Susi memberikan tanggapan melalui akun twitternya saat membalas link berita pernyataan Luhut terkait Natuna.
"Kita jaga persahabatan antar bangsa. Kita undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya Perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik & benar. Hubungan baik antar negara adalah karena dalung menghormati" tulisnya pada Sabtu, (4/1/2020).
(hoi/hoi) Next Article PKS: Prabowo Lembek & Santai-santai Sikapi Masalah di Natuna!
Most Popular