Sri Mulyani Hingga Terawan Merapat ke Kantor Menko Bahas BPJS
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
06 January 2020 12:18
Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju rapat bersama membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Rapat dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan (Menko PMK).
Rapat dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Turut hadir dalam rapat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
"Kita akan membahas Perpres no 75 2019 tentang kenaikan tentang penyesuaian iuran BPJS," ungkap Muhadjir di ruang rapat Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Menurut Muhadjir sebagai pimpinan Kemenko PMK, persoalan BPJS Kesehatan harus dikoordinasikan bersama.
"Sesuai dengan kedudukan Kemenko PMK jadi koordinator pengendalian kebijakan. Maka kami anggap perlu masalah BPJS ini harus dikoordinasikan," ungkap Muhadjir
Sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikannya dimulai sejak 1 Januari 2020.
Hal ini seiring dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.
(dru) Next Article BPJS Kesehatan Hapus Kelas, Segera Terapkan Kelas Standar!
Rapat dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan (Menko PMK).
Rapat dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Turut hadir dalam rapat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
Menurut Muhadjir sebagai pimpinan Kemenko PMK, persoalan BPJS Kesehatan harus dikoordinasikan bersama.
"Sesuai dengan kedudukan Kemenko PMK jadi koordinator pengendalian kebijakan. Maka kami anggap perlu masalah BPJS ini harus dikoordinasikan," ungkap Muhadjir
Sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikannya dimulai sejak 1 Januari 2020.
Hal ini seiring dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.
(dru) Next Article BPJS Kesehatan Hapus Kelas, Segera Terapkan Kelas Standar!
Most Popular