Apa Benar PNS yang Paling Banyak Dapat Subsidi Rumah?
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
26 December 2019 17:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Alokasi penerima program subsidi rumah masih didominasi pekerja swasta. Sedangkan setelahnya adalah para aparatur negara terutama PNS.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto menolak anggapan bahwa program rumah bersubsidi yang dicanangkan pemerintah lebih banyak digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun TNI dan Polri.
"Ini saya sekali lagi, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa tidak betul yang menyatakan bahwa KPR subsidi pemerintah ini larinya mayoritas di ASN atau PNS, atau TNI/Polri, tidak," katanya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019).
Dari data yang dimiliki Kementerian PUPR, subsidi paling banyak justru didapat oleh kalangan pekerja swasta. Misalnya untuk skema Selisih Bunga (SSB), dari tahun 2015-2019 jumlah penerima dari PNS mencapai 71,397 orang (12%) dan TNI/Polri berjumlah 23.203 orang (4%). Sedangkan swasta mencapai 447.533 orang (72%).
Kemudian dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), jumlah penerima dari kalangan PNS sepanjang 2015-2019 mencapai 36.526 orang (12%) dan TNI/Polri berjumlah 10.623 orang (4%). Sedangkan swasta mencapai 208.384 orang (71%).
Serta skema lainnya yakni Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) pun demikian, jumlah penerima dari PNS mencapai 78,282 orang (12%) dan TNI/Polri berjumlah 23.844 orang (4%). Sedangkan swasta mencapai 488.337 orang (72%).
"Angka-angka ini menunjukkan bahwa (penerima) swasta adalah terbesar untuk KPR subsidi kita," kata Dirjen yang akrab disapa Heri itu.
Namun ada skema pembiayaan rumah yang disiapkan terlebih dahulu bagi PNS/TNI/Polri sebelum dicoba ke masyarakat luas. Yakni Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bakal diterapkan komprehensif tahun 2020 mendatang. Namun bisa dibilang ini seperti pilot project.
"Kenapa BP (Badan Pengelola) Tapera mendahulukan memprioritaskan ASN? ASN ini relatif sudah terorganisasi, termasuk TNI/Polri. Sehingga, katakanlah mau potong gaji, pembayaran seterusnya itu lebih mudah dibanding perusahaan-perusahaan yang saat ini un-organized, harus kami datangi perusahaan asing dan sebagainya," kata Heri.
Namun, tidak menutup kemungkinan program ini bisa ditularkan kepada karyawan swasta yang juga berminat. Namun, perlu mengikuti beragam ketentuan yang berlaku.
"Kita beri waktu untuk melakukan persiapan. Tapi kalau teman-teman merasa manfaatnya besar bisa ko dilakukan secara mandiri. Karena ada ketentuan di BP Tapera ini seorang penabung sudah bisa mendapatkan manfaatnya setelah tabungannya berumur satu tahun. Kalau ingin tahun depan mendapat rumah dari BP Tapera, itu tahun sekarang sudah mulai menabung," ungkap Heri.
(hoi/hoi) Next Article RI Negeri Subsidi?
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto menolak anggapan bahwa program rumah bersubsidi yang dicanangkan pemerintah lebih banyak digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun TNI dan Polri.
"Ini saya sekali lagi, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa tidak betul yang menyatakan bahwa KPR subsidi pemerintah ini larinya mayoritas di ASN atau PNS, atau TNI/Polri, tidak," katanya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019).
Dari data yang dimiliki Kementerian PUPR, subsidi paling banyak justru didapat oleh kalangan pekerja swasta. Misalnya untuk skema Selisih Bunga (SSB), dari tahun 2015-2019 jumlah penerima dari PNS mencapai 71,397 orang (12%) dan TNI/Polri berjumlah 23.203 orang (4%). Sedangkan swasta mencapai 447.533 orang (72%).
Kemudian dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), jumlah penerima dari kalangan PNS sepanjang 2015-2019 mencapai 36.526 orang (12%) dan TNI/Polri berjumlah 10.623 orang (4%). Sedangkan swasta mencapai 208.384 orang (71%).
Serta skema lainnya yakni Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) pun demikian, jumlah penerima dari PNS mencapai 78,282 orang (12%) dan TNI/Polri berjumlah 23.844 orang (4%). Sedangkan swasta mencapai 488.337 orang (72%).
"Angka-angka ini menunjukkan bahwa (penerima) swasta adalah terbesar untuk KPR subsidi kita," kata Dirjen yang akrab disapa Heri itu.
Namun ada skema pembiayaan rumah yang disiapkan terlebih dahulu bagi PNS/TNI/Polri sebelum dicoba ke masyarakat luas. Yakni Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bakal diterapkan komprehensif tahun 2020 mendatang. Namun bisa dibilang ini seperti pilot project.
"Kenapa BP (Badan Pengelola) Tapera mendahulukan memprioritaskan ASN? ASN ini relatif sudah terorganisasi, termasuk TNI/Polri. Sehingga, katakanlah mau potong gaji, pembayaran seterusnya itu lebih mudah dibanding perusahaan-perusahaan yang saat ini un-organized, harus kami datangi perusahaan asing dan sebagainya," kata Heri.
Namun, tidak menutup kemungkinan program ini bisa ditularkan kepada karyawan swasta yang juga berminat. Namun, perlu mengikuti beragam ketentuan yang berlaku.
"Kita beri waktu untuk melakukan persiapan. Tapi kalau teman-teman merasa manfaatnya besar bisa ko dilakukan secara mandiri. Karena ada ketentuan di BP Tapera ini seorang penabung sudah bisa mendapatkan manfaatnya setelah tabungannya berumur satu tahun. Kalau ingin tahun depan mendapat rumah dari BP Tapera, itu tahun sekarang sudah mulai menabung," ungkap Heri.
(hoi/hoi) Next Article RI Negeri Subsidi?
Most Popular