Jokowi Sentil Pemda Punya Waduk Tapi Tak Ada Irigasi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 December 2019 11:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Jokowi mengingatkan kepada para kepala daerah (pemda) untuk memaksimalkan proyek infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah pusat. Jokowi mencontohkan ada waduk sudah dibangun pemerintah pusat, tapi sarana pendukung seperti sebagian irigasi yang jadi tanggung jawab pemda malah tak dibangun.
Padahal Jokowi mewanti-wanti bahwa pembangunan infrastruktur harus terintegrasi seperti pembangunan pelabuhan harus tersambung dengan kawasan-kawasan produksi yang lainnya. Selain itu, kawasan perkebunan, kawasan produksi pertanian, terhubung dengan sentra-sentra industri kecil agar punya manfaat bagi masyarakat.
"Jangan sampai kejadian, lima tahun yang lalu, saya datang ke sebuah provinsi, bendungannya dibangun, sudah ada bangunnya, sudah bertahun-tahun irigasinya nggak ada, untuk apa bendungan itu. Tapi nggak usah saya tunjukkan di provinsi mana," kata Jokowi dalam paparan Musrenbangnas 2020-2024 di Istana, Senin (16/12).
Selain itu, Jokowi mencontohkan kasus lain soal pelabuhan yang dibangun di Kalimantan, tapi tak tersambung jalan.
"Untuk apa pelabuhan itu?" kata Jokowi.
Jokowi mendorong agar para pemda yang merasa tak punya kemampuan, segera konsultasi ke kementerian PUPR, agar bisa dibantu.
"Karena ada tugas pemerintah pusat, ada tugas pemprov, ada tugas, pemkab dan pemkot. Memang fungsi otonomi ada di situ," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Infrastruktur Jokowi di 2021: dari Terowongan Sampai Waduk
Padahal Jokowi mewanti-wanti bahwa pembangunan infrastruktur harus terintegrasi seperti pembangunan pelabuhan harus tersambung dengan kawasan-kawasan produksi yang lainnya. Selain itu, kawasan perkebunan, kawasan produksi pertanian, terhubung dengan sentra-sentra industri kecil agar punya manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Jokowi mencontohkan kasus lain soal pelabuhan yang dibangun di Kalimantan, tapi tak tersambung jalan.
"Untuk apa pelabuhan itu?" kata Jokowi.
Jokowi mendorong agar para pemda yang merasa tak punya kemampuan, segera konsultasi ke kementerian PUPR, agar bisa dibantu.
"Karena ada tugas pemerintah pusat, ada tugas pemprov, ada tugas, pemkab dan pemkot. Memang fungsi otonomi ada di situ," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Infrastruktur Jokowi di 2021: dari Terowongan Sampai Waduk
Most Popular