RI Gandeng Korsel Agar Konstruksi Tak Rawan Makan 'Korban'
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
16 December 2019 11:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengakui penerapan manajemen dan pengawasan konstruksi di Indonesia masih memiliki sejumlah permasalahan. Salah satunya soal keselamatan konstruksi, termasuk soal SOP manual manajemen proyek.
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, membedah sejumlah persoalan tersebut.
"Penerapan manajemen konstruksi dan pengawasan konstruksi masih memiliki permasalahan, terutama terkait lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Selain itu, permasalahan terkait remunerasi juga perlu mendapat perhatian kita semua," katanya dalam sebuah seminar di kantor Kementerian PUPR, Senin (16/12/2019).
Permasalahan tersebut mempengaruhi kualitas proses dan hasil pekerjaan konstruksi serta penerapan keselamatan konstruksi. Kondisi ini menimbulkan dampak keterlambatan waktu, tidak terpenuhinya spesifikasi teknis serta beberapa insiden kecelakaan konstruksi yang kita ketahui bersama belakangan ini.
Berdasarkan analisis Tim Komite Keselamatan Konstruksi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya manajemen konstruksi di lapangan.
"Lemahnya pengendalian dan pengawasan juga dapat berdampak pada terjadinya kegagalan bangunan," bebernya.
Kompetensi serta peran aktif personel manajemen dan pengawasan konstruksi menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan pembangunan infrastruktur. Atas pertimbangan tersebut, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) bekerja sama dengan Construction Management Association of Korea (CMAK) sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara pemerintah RI dan Korea Selatan.
Saat ini, IAMPI dan CMAK tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) berupa Manual Manajemen Proyek bagi pengguna jasa serta penyedia jasa. SOP ini berlaku bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi konstruksi (Konsultan MK dan Konsultan Pengawas).
"Manual Manajemen Proyek ini merupakan adopsi dari prosedur manajemen proyek konstruksi yang berlaku di Korea yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia," kata Syarif Burhanuddin.
Diharapkan nantinya Manual Manajemen Proyek ini dapat memberikan perubahan positif terhadap peran tenaga manajemen konstruksi dan pengawasan sehingga dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia.
(hoi/hoi) Next Article Para Kontraktor 'Nangis Darah', Begini Kondisi Terbarunya
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, membedah sejumlah persoalan tersebut.
"Penerapan manajemen konstruksi dan pengawasan konstruksi masih memiliki permasalahan, terutama terkait lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Selain itu, permasalahan terkait remunerasi juga perlu mendapat perhatian kita semua," katanya dalam sebuah seminar di kantor Kementerian PUPR, Senin (16/12/2019).
Permasalahan tersebut mempengaruhi kualitas proses dan hasil pekerjaan konstruksi serta penerapan keselamatan konstruksi. Kondisi ini menimbulkan dampak keterlambatan waktu, tidak terpenuhinya spesifikasi teknis serta beberapa insiden kecelakaan konstruksi yang kita ketahui bersama belakangan ini.
Berdasarkan analisis Tim Komite Keselamatan Konstruksi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya manajemen konstruksi di lapangan.
"Lemahnya pengendalian dan pengawasan juga dapat berdampak pada terjadinya kegagalan bangunan," bebernya.
Kompetensi serta peran aktif personel manajemen dan pengawasan konstruksi menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan pembangunan infrastruktur. Atas pertimbangan tersebut, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) bekerja sama dengan Construction Management Association of Korea (CMAK) sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara pemerintah RI dan Korea Selatan.
Saat ini, IAMPI dan CMAK tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) berupa Manual Manajemen Proyek bagi pengguna jasa serta penyedia jasa. SOP ini berlaku bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi konstruksi (Konsultan MK dan Konsultan Pengawas).
"Manual Manajemen Proyek ini merupakan adopsi dari prosedur manajemen proyek konstruksi yang berlaku di Korea yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia," kata Syarif Burhanuddin.
Diharapkan nantinya Manual Manajemen Proyek ini dapat memberikan perubahan positif terhadap peran tenaga manajemen konstruksi dan pengawasan sehingga dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia.
(hoi/hoi) Next Article Para Kontraktor 'Nangis Darah', Begini Kondisi Terbarunya
Most Popular