Pengusaha Dorong Uang Triliunan BPJS untuk Program Rumah
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
13 December 2019 13:31
Jakarta, CMBC Indonesia - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengungkapkan soal potensi dana triliunan rupiah yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Dana itu sebagian bisa jadi sumber pembiayaan program perumahan pemerintah khususnya bagi para anggota BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar.
"Kita berharap adanya BPJS Ketenagakerjaan melalui hari tuanya bisa mendorong pertumbuhan untuk rumah bagi pekerja yang rumah pertama. Intinya itu," kata Hariyadi di Kantor Kemaritiman dan Investasi, Kamis, (12/12/2019).
Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan menurut Hariyadi mencapai Rp 350 triliun. Ia mencoba mengestimasi bila sekitar 30% saja nilainya Rp 100 triliun. Dana itu bisa digunakan untuk membangun perumahan menurut PP (Peraturan Pemerintah) nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Kita nggak bicara Rp 100 triliun lah, mulai dulu, Rp 10-15 triliun nanti kalo udah jadi kebutuhan akan bergerak. Apalagi sekarang masih banyak yang belum bikin BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja-pekerja di luar banyak yang belum ikut," kata Hariyadi yang juga ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ini.
Ia menilai untuk ASN, TNI, dan Polri maka lebih baik untuk menggunakan skema dari Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). "Tapera butuh waktu. mereka mau funding, belum organisasinya. Ribet lah. Kita berharap Tapera urus ASN, TNI, Polri aja," sebutnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid sudah mengakui sedang menjajaki kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan perihal pembiayaan pembangunan perumahan itu. Meski dia belum memastikan kapan program tersebut akan berjalan.
"Kita akan coba ke situ, akan buat MoU dengan mereka (BPJS Ketenagakerjaan). Apa mereka bisa gunakan dana itu untuk bangun rumah untuk pekerja," katanya kepada CNBC Indonesia di kantor Kementerian PUPR, Rabu (11/12/2019).
(hoi/hoi) Next Article Ini Dia Daftar Calon Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan
"Kita berharap adanya BPJS Ketenagakerjaan melalui hari tuanya bisa mendorong pertumbuhan untuk rumah bagi pekerja yang rumah pertama. Intinya itu," kata Hariyadi di Kantor Kemaritiman dan Investasi, Kamis, (12/12/2019).
Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan menurut Hariyadi mencapai Rp 350 triliun. Ia mencoba mengestimasi bila sekitar 30% saja nilainya Rp 100 triliun. Dana itu bisa digunakan untuk membangun perumahan menurut PP (Peraturan Pemerintah) nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Kita nggak bicara Rp 100 triliun lah, mulai dulu, Rp 10-15 triliun nanti kalo udah jadi kebutuhan akan bergerak. Apalagi sekarang masih banyak yang belum bikin BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja-pekerja di luar banyak yang belum ikut," kata Hariyadi yang juga ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ini.
Ia menilai untuk ASN, TNI, dan Polri maka lebih baik untuk menggunakan skema dari Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). "Tapera butuh waktu. mereka mau funding, belum organisasinya. Ribet lah. Kita berharap Tapera urus ASN, TNI, Polri aja," sebutnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid sudah mengakui sedang menjajaki kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan perihal pembiayaan pembangunan perumahan itu. Meski dia belum memastikan kapan program tersebut akan berjalan.
"Kita akan coba ke situ, akan buat MoU dengan mereka (BPJS Ketenagakerjaan). Apa mereka bisa gunakan dana itu untuk bangun rumah untuk pekerja," katanya kepada CNBC Indonesia di kantor Kementerian PUPR, Rabu (11/12/2019).
(hoi/hoi) Next Article Ini Dia Daftar Calon Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan
Most Popular