Jokowi Geram Ribuan BUMDes Mangkrak, Ini Kata Kakak Cak Imin
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
11 December 2019 17:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar buka suara perihal kegeraman Presiden Joko Widodo terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas mengenai Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019), Jokowi mengaku mendapatkan laporan perihal keberadaan ribuan BUMDes di seluruh tanah air.
"Dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Jadi tolong ini menjadi catatan," ujar Jokowi.
Ditemui selepas rapat, Abdul Halim mengatakan Kemendes PDTT terus mengupayakan revitalisasi BUMDes. Jumlah BUMDes pada tahun ini menurut dia sudah mencapai 30 ribu.
"Jadi begini. Ada BUMDes yang sudah dibentuk, kemudian ada beberapa yang tidak produktif atau kurang produktif. Ini yang perlu direvitalisasi. Nah yang BUMDes tidak produktif dilakukan korporasi sehingga membentuk suatu holding atau superholding yang melibatkan BUMN," ujar Abdul Halim.
Sejatinya, konsep holding ini bukan sesuatu yang baru. Konsep itu sudah dimulai sejak era Mendes PDTT sebelumnya, yaitu Eko Putro Sandjojo.
"BUMDes kan sebenarnya holding. Nah kemudian ada BUMDes bersama itu dibangun atas kerja sama antardesa. Kerja sama antardesa membangun BUMDes bersama berarti satu BUMDes menangani satu kawasan desa," kata Abdul Halim.
"Pengelolaan produksi di desa dari hulu sampai hilir tertangani dengan baik kalau ini lebih luas lagi. Gak mungkin ini dikelola lagi oleh tingkat SDM yang tentu ada keterbatasan akses, keterbatasan permodalan, terutama sudah begitu luasnya kawasan yang tertangani. Maka di sinilah ada superholding dengan kalau perlu sampai melibatkan BUMN," lanjutnya.
Lebih lanjut, kakak ketua umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini, mengatakan, tidak ada opsi untuk menutup BUMDes yang tidak beroperasi. Sebab, BUMDes itu lahir dari inisiatif sebuah desa.
"Jadi kita tidak bisa menutup BUMDes. Yang bisa adalah memfasilitasi dan merevitalisasi," kata Abdul Halim.
"(Yang tidak beroperasi bisa direvitalisasi). Karena ini masalah jaringan. Yang kemarin mungkin jaringannya terbangun bagus. Namanya perdagangan butuh jaringan yang sustainable, butuh produksi yang juga sustainable. Nah mungkin terjadi proses di situ yang kurang maksimal karena perlu pendampingan," lanjutnya.
Lantas, berapa pertumbuhan BUMDes yang akan direvitalisasi? Abdul Halim menjawab sebanyak mungkin.
(miq/miq) Next Article Saat Menteri Kaget Jokowi Marah-marah: Itu Warning!

Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas mengenai Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019), Jokowi mengaku mendapatkan laporan perihal keberadaan ribuan BUMDes di seluruh tanah air.
"Dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Jadi tolong ini menjadi catatan," ujar Jokowi.
"Jadi begini. Ada BUMDes yang sudah dibentuk, kemudian ada beberapa yang tidak produktif atau kurang produktif. Ini yang perlu direvitalisasi. Nah yang BUMDes tidak produktif dilakukan korporasi sehingga membentuk suatu holding atau superholding yang melibatkan BUMN," ujar Abdul Halim.
Sejatinya, konsep holding ini bukan sesuatu yang baru. Konsep itu sudah dimulai sejak era Mendes PDTT sebelumnya, yaitu Eko Putro Sandjojo.
"BUMDes kan sebenarnya holding. Nah kemudian ada BUMDes bersama itu dibangun atas kerja sama antardesa. Kerja sama antardesa membangun BUMDes bersama berarti satu BUMDes menangani satu kawasan desa," kata Abdul Halim.
"Pengelolaan produksi di desa dari hulu sampai hilir tertangani dengan baik kalau ini lebih luas lagi. Gak mungkin ini dikelola lagi oleh tingkat SDM yang tentu ada keterbatasan akses, keterbatasan permodalan, terutama sudah begitu luasnya kawasan yang tertangani. Maka di sinilah ada superholding dengan kalau perlu sampai melibatkan BUMN," lanjutnya.
Lebih lanjut, kakak ketua umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini, mengatakan, tidak ada opsi untuk menutup BUMDes yang tidak beroperasi. Sebab, BUMDes itu lahir dari inisiatif sebuah desa.
"Jadi kita tidak bisa menutup BUMDes. Yang bisa adalah memfasilitasi dan merevitalisasi," kata Abdul Halim.
"(Yang tidak beroperasi bisa direvitalisasi). Karena ini masalah jaringan. Yang kemarin mungkin jaringannya terbangun bagus. Namanya perdagangan butuh jaringan yang sustainable, butuh produksi yang juga sustainable. Nah mungkin terjadi proses di situ yang kurang maksimal karena perlu pendampingan," lanjutnya.
Lantas, berapa pertumbuhan BUMDes yang akan direvitalisasi? Abdul Halim menjawab sebanyak mungkin.
(miq/miq) Next Article Saat Menteri Kaget Jokowi Marah-marah: Itu Warning!
Most Popular