Jokowi Ingin Ada Holding UMKM, Mungkinkah?

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
10 December 2019 14:42
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan adanya holding di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Gimana caranya?
Foto: Presiden Jokowi Sidak Pelayanan BPJS di Subang/Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

|akarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan adanya holding di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Gimana caranya?

Hal itu disampaikan oleh Jokowi di dalam acara rakornas tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) dan pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Hotel Mulia, Jakarta, Selatan, Selasa (10/12/2019), guna memperluas pemasaran produk UMKM.

"Saya sudah melihat, [Di daerah] sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha yang akan menjadi cluster. Saya sudah sampaikan ke Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto] agar cluster ini dipayungi lagi oleh sebuah kayak diholdingkan," ucap Jokowi.

Jokowi melanjutkan, ketika UMKM sudah diholdingkan, akan terbentuk sebuah korporasi usaha-usaha kecil dan usaha-usaha kecil bisa lebih mudah terjangkau oleh market place.

"Sehingga nanti kita memiliki korporasi usaha-usaha kecil, usaha mikro yang bisa gampang [terjangkau] oleh market place di nasional dan global," kata Jokowi melanjutkan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, maksud dari perholdingan UMKM.

"Kube [Kelompok Usaha Bersama] saat ini sudah mulai korporat. Dari Kube bisa jadi koperasi. Dari koperasi bisa jadi PT [Perseroan terbatas]. Nah itu nanti bisa menjadi holding. Itu yang disebut korporatisasi dari UMKM," ujar Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Ketua OJK Wimboh Santoso juga mengatakan bahwa literasi keuangan pada 2019 telah mencapai target 75% dan literasi keuangan 35%.

Hingga November 2019 telah terbentuk 164 TPAKD dengan rincian 32 ditingkat provinsi dan 132 di tingkat kabupaten/kota.

"Yang telah menjalankan berbagai program kerja seperti perluasan akses keuangan melalui business matching kepada berbagai produk keuangan seperti pembiayaan BWM, serta menyelaraskan dengan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Bantuan Sosial Non Tunai dan lainnya," jelas Wimboh.

Melalui sinergi dengan berbagai pihak, beberapa program peningkatan akses keuangan sampai Oktober 2019 telah dilakukan antara lain kredit UMKM telah mencapai 20% dengan nilai sebesar Rp 1.102 triliun, KUR yang disalurkan mencapai Rp127,3 triliun atau mencapai 90,9% dari target 2019 sebesar Rp140 triliun.






(dru) Next Article Rentetan Gempa Bumi Guncang Sulawesi Utara, Ini Kata BMKG

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular