Hayoloh! Jokowi Sentil Bank BUMN, Kenapa ya?
Muhammad Choirul, CNBC Indonesia
09 December 2019 14:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laporan mengenai beberapa masalah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Salah satu masalah itu ada pada sektor perbankan yang dimandatkan menyalurkan KUR.
Jokowi mengaku punya catatan terkait kinerja sektor perbankan, khususnya bank-bank BUMN. Dia mengaku mendapatkan laporan bahwa ada bank yang masih minta syarat jaminan atau kolateral bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet.
"Ini juga perlu saya koreksi. Karena kita memerlukan, pendampingan-pendampingan bagi UMKM, dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik kelas, ke kelas yang lebih atas," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Senin (9/12/2019).
Jokowi menegaskan, bahwa masih ada juga laporan mengenai praktik bank pelaksana KUR yang hanya memindahkan dari kredit komersial ke KUR.
"Praktik seperti ini tidak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan Rp 190 triliun untuk program KUR tahun 2020. Sejalan dengan itu, Jokowi juga menurunkan suku bunga dari sebelumnya 7% menjadi 6%.
"Ini adalah angka yang sangat besar yang seharusnya bisa memberikan dampak signifikan bagi bergeraknya perekonomian rakyat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah," tandasnya.
Jokowi mengingatkan para pembantunya, bahwa plafon KUR yang kian besar jangan sampai tak berdampak. Jokowi ingin ada dampak signifikan pada perekonomian.
Dia menaruh perhatian pada pengalaman penyaluran KUR yang tak tepat sasaran. Artinya, KUR yang diberikan tidak masuk pada sektor-sektor produktif.
"Dari laporan yang saya terima, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan. Ini yang harus kita geser. Harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian," urai mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu.
Khusus untuk pertanian, dia menggarisbawahi baru termanfaatkannya 30% serapan dari plafon yang ada. Begitu juga, lanjut kepala negara, pada industri pengolahan mikro, kecil, dan menengah, yang baru termanfaatkan 40%.
"Sektor perikanan dan pariwisata juga serapan masih rendah. Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada dimana sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh UMKM," Jokowi mengingatkan para menteri.
Dia lantas meminta jajarannya untuk merumuskan skema paling ideal. Misalnya, apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada dan juga grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksi.
"Atau kita tawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya," bebernya.
(dru) Next Article Top Pak Jokowi! KUR Kini Bisa Rp 100 Juta Tanpa Jaminan
Jokowi mengaku punya catatan terkait kinerja sektor perbankan, khususnya bank-bank BUMN. Dia mengaku mendapatkan laporan bahwa ada bank yang masih minta syarat jaminan atau kolateral bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet.
"Ini juga perlu saya koreksi. Karena kita memerlukan, pendampingan-pendampingan bagi UMKM, dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik kelas, ke kelas yang lebih atas," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Senin (9/12/2019).
"Praktik seperti ini tidak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan Rp 190 triliun untuk program KUR tahun 2020. Sejalan dengan itu, Jokowi juga menurunkan suku bunga dari sebelumnya 7% menjadi 6%.
"Ini adalah angka yang sangat besar yang seharusnya bisa memberikan dampak signifikan bagi bergeraknya perekonomian rakyat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah," tandasnya.
Jokowi mengingatkan para pembantunya, bahwa plafon KUR yang kian besar jangan sampai tak berdampak. Jokowi ingin ada dampak signifikan pada perekonomian.
Dia menaruh perhatian pada pengalaman penyaluran KUR yang tak tepat sasaran. Artinya, KUR yang diberikan tidak masuk pada sektor-sektor produktif.
"Dari laporan yang saya terima, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan. Ini yang harus kita geser. Harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian," urai mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu.
Khusus untuk pertanian, dia menggarisbawahi baru termanfaatkannya 30% serapan dari plafon yang ada. Begitu juga, lanjut kepala negara, pada industri pengolahan mikro, kecil, dan menengah, yang baru termanfaatkan 40%.
"Sektor perikanan dan pariwisata juga serapan masih rendah. Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada dimana sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh UMKM," Jokowi mengingatkan para menteri.
Dia lantas meminta jajarannya untuk merumuskan skema paling ideal. Misalnya, apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada dan juga grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksi.
"Atau kita tawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya," bebernya.
(dru) Next Article Top Pak Jokowi! KUR Kini Bisa Rp 100 Juta Tanpa Jaminan
Most Popular