Gibran-Bobby Ikut Pilkada, Jokowi Mau Bangun Dinasti Politik?
05 December 2019 14:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Frasa dinasti politik belakangan mencuat kembali. Ini tak lepas dari rencana anggota keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti pemilihan kepala daerah tahun depan.
Putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka berencana mengikuti pilkada Solo. Sedangkan Bobby Afif Nasution, istri dari putri Jokowi Kahiyang Ayu, bersiap mengikuti pilkada Medan.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko membantah apabila langkah Gibran dan Bobby bertujuan membangun dinasti politik.
"Anggapan itu kan perlu diluruskan. Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12/2019).
Menurut dia, setiap warga negara Indonesia, memiliki hak politik. Tidak terkecuali Gibran dan Bobby.
"Kecuali kalau ada catatan pernah, apa hak politiknya dicabut. Hak politik seseorang dicabut kan ada hak itu orang-orang yang bermasalah dengan hukum hak politiknya dicabut kan. Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan, hak politiknya dicabut enggak? Jawabannya kan itu," kata Moeldoko.
Lantas, apa respons Jokowi melihat anggota keluarga maju dalam pilkada?
"Yang saya lihat adalah secara umumnya saja, universal. Aturan-aturan universalnya seperti itu. Jadi sepanjang seseorang tidak dicabut hak politiknya maka boleh apa saja, boleh siapapun juga. Begitu," kata Moeldoko.
Rencana Gibran dan Bobby mengikuti pilkada tahun depan menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya berasal dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.
"Kita sebagai pihak yang concern dengan masalah demokrasi, kan demokrasi yang ingin kita bangun demokrasi substansial ya bukan prosedural, tentu harus terbebas dari distorsi," katanya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019), seperti dikutip detik.com.
"Memang kalau ada dinasti ya distorsi akan besar. Jadi saya kira alangkah baiknya kita jangan mengembangkan dinasti. Tapi benar berbasiskan merit system," lanjut Sohibul.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan tujuan reformasi adalah untuk belajar dari sejarah. Ia mengaku sedih apabila tren nepotisme muncul lagi.
"Lebih baik kita coba belajar dari sejarah, cari yang merit system, dan itu sangat baik," ujar Mardani di gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Beberapa waktu lalu, pendiri Indo Barometer M Qodari menilai rencana Gibran turut serta dalam Pilkada Solo mau tidak mau akan dikaitkan dengan dinasti politik.
"Karena dinasti politik terdefinisi di mana keluarga menjadi penerus atau menjadi suksesor untuk jabatan publik, terutama kepala daerah dan kepala pemerintahan," kata Qodari kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).
Qodari memandang dinasti politik selalu jadi pro dan kontra. Yang pro maupun kontra punya argumen sendiri-sendiri. "Yang pro mengatakan ya namanya minat orang ya wajar dong bapaknya jadi pengusaha anaknya pengen jadi pengusaha, bapaknya wali kota anaknya juga ingin jadi wali kota," ungkap Qodari dikutip dari detik.com.
(miq/miq)
Putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka berencana mengikuti pilkada Solo. Sedangkan Bobby Afif Nasution, istri dari putri Jokowi Kahiyang Ayu, bersiap mengikuti pilkada Medan.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko membantah apabila langkah Gibran dan Bobby bertujuan membangun dinasti politik.
"Anggapan itu kan perlu diluruskan. Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12/2019).
Menurut dia, setiap warga negara Indonesia, memiliki hak politik. Tidak terkecuali Gibran dan Bobby.
"Kecuali kalau ada catatan pernah, apa hak politiknya dicabut. Hak politik seseorang dicabut kan ada hak itu orang-orang yang bermasalah dengan hukum hak politiknya dicabut kan. Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan, hak politiknya dicabut enggak? Jawabannya kan itu," kata Moeldoko.
Lantas, apa respons Jokowi melihat anggota keluarga maju dalam pilkada?
"Yang saya lihat adalah secara umumnya saja, universal. Aturan-aturan universalnya seperti itu. Jadi sepanjang seseorang tidak dicabut hak politiknya maka boleh apa saja, boleh siapapun juga. Begitu," kata Moeldoko.
Rencana Gibran dan Bobby mengikuti pilkada tahun depan menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya berasal dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.
"Kita sebagai pihak yang concern dengan masalah demokrasi, kan demokrasi yang ingin kita bangun demokrasi substansial ya bukan prosedural, tentu harus terbebas dari distorsi," katanya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019), seperti dikutip detik.com.
"Memang kalau ada dinasti ya distorsi akan besar. Jadi saya kira alangkah baiknya kita jangan mengembangkan dinasti. Tapi benar berbasiskan merit system," lanjut Sohibul.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan tujuan reformasi adalah untuk belajar dari sejarah. Ia mengaku sedih apabila tren nepotisme muncul lagi.
"Lebih baik kita coba belajar dari sejarah, cari yang merit system, dan itu sangat baik," ujar Mardani di gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Beberapa waktu lalu, pendiri Indo Barometer M Qodari menilai rencana Gibran turut serta dalam Pilkada Solo mau tidak mau akan dikaitkan dengan dinasti politik.
"Karena dinasti politik terdefinisi di mana keluarga menjadi penerus atau menjadi suksesor untuk jabatan publik, terutama kepala daerah dan kepala pemerintahan," kata Qodari kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).
Qodari memandang dinasti politik selalu jadi pro dan kontra. Yang pro maupun kontra punya argumen sendiri-sendiri. "Yang pro mengatakan ya namanya minat orang ya wajar dong bapaknya jadi pengusaha anaknya pengen jadi pengusaha, bapaknya wali kota anaknya juga ingin jadi wali kota," ungkap Qodari dikutip dari detik.com.
(miq/miq)
