Ditjen Pajak Dianggap Kepepet Saat Kejar Rekening Rp 1 M
27 November 2019 18:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini mulai menyasar para pemilik rekening jumbo di perbankan di atas Rp 1 miliar. Artis dan YouTuber, bisa menjadi sasaran.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Piter Abdullah memandang, langkah yang akan dilakukan pemerintah justru seperti 'gelagapan' karena melihat target penerimaan pajak yang terlampau tinggi.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Ditjen Pajak secara khusus memberikan sejumlah kelonggaran pajak, mulai dari penurunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga penurunan bebas dividen.
"Ini seperti kepepet dikejar target. Ini nggak konsisten. Di saat mereka memberikan diskon, tapi target penerimaan pajak tinggi," katanya.
Kinerja penerimaan pajak periode Januari - Oktober 2019 agak mengkhawatirkan. Penerimaan perpajakan Januari-Oktober 2019 tercatat Rp 1.173,9 triliun, baru 65,7% dari target dalam APBN 2019.
Khusus penerimaan pajak sendiri, hingga 31 Oktober 2019 telah terealisasi Rp 1.018,47 triliun atau hanya mencapai 64,56% dari target sebesar Rp 1.577,56 triliun di APBN 2019.
Dengan capaian ini, maka kurang dari dua bulan, DJP masih harus mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 559,09 triliun hingga akhir tahun ini.
"Ini akibat tidak konsistennya Kementerian Keuangan. Di satu sisi memberikan kelonggaran, di sisi lain target ditingkatkan," katanya.
Menurut Piter, langkah otoritas pajak ini tidak jauh berbeda dengan berburu di kebun binatang, sebuah stigma yang selama ini kerap kali melekat di Ditjen Pajak.
"Target penerimaan jadi sulit tercapai. Ini tekanan target. Ini ngejar-ngejar yang sudah bisa dikejar. Yang paling tidak di kejar tidak ada di Indonesia, mereka di luar negeri semua," katanya.
(hoi/hoi)
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Piter Abdullah memandang, langkah yang akan dilakukan pemerintah justru seperti 'gelagapan' karena melihat target penerimaan pajak yang terlampau tinggi.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Ditjen Pajak secara khusus memberikan sejumlah kelonggaran pajak, mulai dari penurunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga penurunan bebas dividen.
"Ini seperti kepepet dikejar target. Ini nggak konsisten. Di saat mereka memberikan diskon, tapi target penerimaan pajak tinggi," katanya.
Kinerja penerimaan pajak periode Januari - Oktober 2019 agak mengkhawatirkan. Penerimaan perpajakan Januari-Oktober 2019 tercatat Rp 1.173,9 triliun, baru 65,7% dari target dalam APBN 2019.
Khusus penerimaan pajak sendiri, hingga 31 Oktober 2019 telah terealisasi Rp 1.018,47 triliun atau hanya mencapai 64,56% dari target sebesar Rp 1.577,56 triliun di APBN 2019.
Dengan capaian ini, maka kurang dari dua bulan, DJP masih harus mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 559,09 triliun hingga akhir tahun ini.
"Ini akibat tidak konsistennya Kementerian Keuangan. Di satu sisi memberikan kelonggaran, di sisi lain target ditingkatkan," katanya.
Menurut Piter, langkah otoritas pajak ini tidak jauh berbeda dengan berburu di kebun binatang, sebuah stigma yang selama ini kerap kali melekat di Ditjen Pajak.
"Target penerimaan jadi sulit tercapai. Ini tekanan target. Ini ngejar-ngejar yang sudah bisa dikejar. Yang paling tidak di kejar tidak ada di Indonesia, mereka di luar negeri semua," katanya.
(hoi/hoi)
