Pejabat Dirombak, Ini Kebijakan Sektor Hulu Pertamina
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
25 November 2019 19:47
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero) dirombak. Direktur Hulu Pertamina, Dharmawan Samsu, langsung menyambangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (25/11/2019).
Dia mengaku dipanggil Kementerian BUMN untuk menjelaskan potensi eksplorasi di Indonesia. Namun dia tak menyebut secara rinci potensi yang akan digarap Pertamina.
"Poin-poinnya ya Pertamina commited untuk exploration, new ventures. Kita bicara new ventures hari ini. New ventures itu artinya di luar WK (wilayah kerja) eksisting, jadi di tempat-tempat yang baru," ujarnya ketika ditemui awak media di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).
Dia menjelaskan bahwa kedatangannya sekaligus menjelaskan apa yang selama ini sudah dikerjakan. Hal ini sebagai bentuk keberlanjutan atas pergantian kabinet pemerintahan.
"Sebenarnya masih sama sih ceritanya, cuma mau memberikan pemaparan karena kan untuk menyambung cerita supaya berlanjut antara yang kabinet sebelumnya dengan yang sekarang," imbuhnya.
Sejauh ini, dia mengatakan, penambahan WK baru belum bisa dipaparkan. Pasalnya, pihaknya masih melakukan survei untuk memetakan potensi eksplorasi.
"Nanti mau memberikan pemaparan survei seismik yang kita lakukan tuh dari mana ke mana, berapa luas dari mana ke mana, berapa lama waktunya," tandasnya.
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi menjabat sebagai komisaris PT Pertamina (Persero), setelah menerima surat keputusan di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019). Ahok ditugaskan membenahi sejumlah hal di Pertamina.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan bahwa keputusan terpilihnya Ahok sudah melalui proses panjang. Keputusan ini, bukan berarti tidak melalui berbagai pertimbangan.
"Dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita melihat berbagai faktor. Nah kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, karena kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit," jelasnya.
Pramono menjelaskan, membengkaknya defisit transaksi berjalan memang tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pertamina maupun PLN. Maka dari itu, Ahok dianggap sosok tepat untuk membenahi hal tersebut.
"Dengan program B20 yang sekarang menjadi B30, kemudian di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar. Inilah menyebabkan terhadap neraca transaksi berjalan kita," katanya.
"Sehingga, penugasan pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih ingin impor minyak padahal kita punya subtitusinya."
(gus/gus) Next Article Subholding Pertamina Kembali Temukan Sumberdaya Migas Baru
Dia mengaku dipanggil Kementerian BUMN untuk menjelaskan potensi eksplorasi di Indonesia. Namun dia tak menyebut secara rinci potensi yang akan digarap Pertamina.
"Poin-poinnya ya Pertamina commited untuk exploration, new ventures. Kita bicara new ventures hari ini. New ventures itu artinya di luar WK (wilayah kerja) eksisting, jadi di tempat-tempat yang baru," ujarnya ketika ditemui awak media di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).
"Sebenarnya masih sama sih ceritanya, cuma mau memberikan pemaparan karena kan untuk menyambung cerita supaya berlanjut antara yang kabinet sebelumnya dengan yang sekarang," imbuhnya.
Sejauh ini, dia mengatakan, penambahan WK baru belum bisa dipaparkan. Pasalnya, pihaknya masih melakukan survei untuk memetakan potensi eksplorasi.
"Nanti mau memberikan pemaparan survei seismik yang kita lakukan tuh dari mana ke mana, berapa luas dari mana ke mana, berapa lama waktunya," tandasnya.
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi menjabat sebagai komisaris PT Pertamina (Persero), setelah menerima surat keputusan di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019). Ahok ditugaskan membenahi sejumlah hal di Pertamina.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan bahwa keputusan terpilihnya Ahok sudah melalui proses panjang. Keputusan ini, bukan berarti tidak melalui berbagai pertimbangan.
"Dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita melihat berbagai faktor. Nah kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, karena kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit," jelasnya.
Pramono menjelaskan, membengkaknya defisit transaksi berjalan memang tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pertamina maupun PLN. Maka dari itu, Ahok dianggap sosok tepat untuk membenahi hal tersebut.
"Dengan program B20 yang sekarang menjadi B30, kemudian di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar. Inilah menyebabkan terhadap neraca transaksi berjalan kita," katanya.
"Sehingga, penugasan pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih ingin impor minyak padahal kita punya subtitusinya."
(gus/gus) Next Article Subholding Pertamina Kembali Temukan Sumberdaya Migas Baru
Most Popular