Komut Pertamina Ahok Diminta Berantas Mafia Migas, Bisa?
Annisatul Ummah, CNBC Indonesia
24 November 2019 11:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Terpilihnya Basuki Tjahaya Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina menjadikan publik berekspektasi posisinya untuk memberantas mafia migas. Hal tersebut dibenarkan peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov.
Menurutnya, bicara mafia migas akan terkait dengan impor. Selama impor minyak kita besar selama itu pula ada peluang para pemburu rente.
"Memang mafia migas ini jadi ekspektasi publik. Pernah dibentuk tim anti mafia migas sampai seakrang belum ada eksekusinya padahal laporannya sudah ke Presiden," ungkapnya saat dihubungi, Minggu, (24/11/2019).
Terkait mafia migas, dirinya membalikkan ke Ahok mampukah dirinya sebagai Komut dengan temuan-temuan yang sudah didapat dulu. Langkah seperti apa yang akan diambil untuk menindaklanjuti, agar impor efisien, efektif, dan transparan.
"Itu tadi membuktikan temuan tim mafia pemainnya siapa. Ahok yang dianggap berani dan diakui sebagai pendobrak ya harus berani menyeret praktik mafia migas. Meskipun beririsan dengan lingkaran kekuasaan," katanya.
Dirinya menekankan penunjukan Ahok saat ini difokuskan untuk memperkuat pengawasan terkait kebijakan di Pertamina. Mendorong poin penting yang menjadi arahan Presiden di sektor migas.
Pertama, terkait defisit migas yang masih besar di mana turunannya ada eksplorasi dan di sisi hulu meningkatkan lifting migas. Mungkin, Ahok akan lebih banyak memonitor target-target dalam direksi untuk meningkatkan lifting.
"Kemudian dari sisi hilir mempercepat pengembangan ataupun pembuatan kilang minyak baru, RDMP itu-kan belum selesai-selesai juga sampai sekarang. Ahok akan mendorong dari dua sisi tadi," katanya.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan Pertamina mengemban tugas sebagai Public Service Obligation (PSO), namun di sisi lain harus mencari keuntungan seperti yang telah diatur di dalam undang-undang BUMN.
"Ahok harus bisa mengimplementasikan kedua hal ini," ujarnya.
Selain itu, sesuai dengan arahan presiden untuk menekan defisit neraca perdagangan di sektor migas, Ahok harus memastikan pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root refinery (GRR) bisa berjalan cepat dan maksimal, produksinya migas Pertamina bisa meningkat,kegiatan explorasi harus bertambah dan program BBM 1 Harga tetap berjalan.
"Pengawasan terhadap kinerja Direksi adalah mutlak. Transparansi, efisiensi, pemotongan birokrasi dan semangat Good Corporate Governance (GCG) harus diberlakukan," paparnya.
Kemudian terkait dengan mafia migas, menurutnya jika Ahok bisa bekerja sesuai apa yang dirinya elaborasi para pemburu rente bisa berkurang.
"Karena memang sosok Ahok dikenal sangat kuat dan cendrung bersih. Mekanisme reward and punishment bisa dilakukan tanpa ada like and dislike terhadap karyawan Pertamina," jelasnya.
Pekrjaan terakhir Ahok adalah merangkul semua pihak termasuk serikat pekerja Pertamina. Karena bagaimanapun, imbuhnya, serikat pekerja adalah tulang punggung Pertamina.
"Jangan sampai nanti tetap menimbulkan kegaduhan di internal Pertamina juga yang dampaknya kinerja Pertamina menjadi tidak produktif," katanya.
Pengamat Migas dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan dirinya tidak tahu menahu terkait pemilihan Ahok sebagai Komut untuk memberantas mafia migas. Menurutnya yang jelas tatangan di Pertamina sangat banyak, beberapa prioritas harus segera diselesaikan.
Pertama, percepatan realiasai investasi pembangunan kilang. Kedua, pengelolaan investasi hulu untuk menjaga/mengembalikan tingkat produksi Blok Mahakam & blok-blok terminasi yang ditugaskan lainnya.
"Nantinya tentu saja Blok Rokan. Karena itu menjadi penopang lifting migas nasional," ujarnya.
Ketiga, realisasi investasi infrastruktur pendukung-pendukung untuk ketahanan dan ketersediaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Terakhir, memastikan dapat mengelola dan menyeimbangkan alokasi resources yang ada untuk secara optimal menjalankan tugas-tugas penugasan dari pemerintah.
"Dan tetap melakukan aksi-aksi korporasi yang memang diperlukan sebagai suatu entitas usaha," katanya.
(sef/sef) Next Article Di Istana, Erick Sebut Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina
Menurutnya, bicara mafia migas akan terkait dengan impor. Selama impor minyak kita besar selama itu pula ada peluang para pemburu rente.
"Memang mafia migas ini jadi ekspektasi publik. Pernah dibentuk tim anti mafia migas sampai seakrang belum ada eksekusinya padahal laporannya sudah ke Presiden," ungkapnya saat dihubungi, Minggu, (24/11/2019).
"Itu tadi membuktikan temuan tim mafia pemainnya siapa. Ahok yang dianggap berani dan diakui sebagai pendobrak ya harus berani menyeret praktik mafia migas. Meskipun beririsan dengan lingkaran kekuasaan," katanya.
Dirinya menekankan penunjukan Ahok saat ini difokuskan untuk memperkuat pengawasan terkait kebijakan di Pertamina. Mendorong poin penting yang menjadi arahan Presiden di sektor migas.
Pertama, terkait defisit migas yang masih besar di mana turunannya ada eksplorasi dan di sisi hulu meningkatkan lifting migas. Mungkin, Ahok akan lebih banyak memonitor target-target dalam direksi untuk meningkatkan lifting.
"Kemudian dari sisi hilir mempercepat pengembangan ataupun pembuatan kilang minyak baru, RDMP itu-kan belum selesai-selesai juga sampai sekarang. Ahok akan mendorong dari dua sisi tadi," katanya.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan Pertamina mengemban tugas sebagai Public Service Obligation (PSO), namun di sisi lain harus mencari keuntungan seperti yang telah diatur di dalam undang-undang BUMN.
"Ahok harus bisa mengimplementasikan kedua hal ini," ujarnya.
Selain itu, sesuai dengan arahan presiden untuk menekan defisit neraca perdagangan di sektor migas, Ahok harus memastikan pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root refinery (GRR) bisa berjalan cepat dan maksimal, produksinya migas Pertamina bisa meningkat,kegiatan explorasi harus bertambah dan program BBM 1 Harga tetap berjalan.
"Pengawasan terhadap kinerja Direksi adalah mutlak. Transparansi, efisiensi, pemotongan birokrasi dan semangat Good Corporate Governance (GCG) harus diberlakukan," paparnya.
Kemudian terkait dengan mafia migas, menurutnya jika Ahok bisa bekerja sesuai apa yang dirinya elaborasi para pemburu rente bisa berkurang.
"Karena memang sosok Ahok dikenal sangat kuat dan cendrung bersih. Mekanisme reward and punishment bisa dilakukan tanpa ada like and dislike terhadap karyawan Pertamina," jelasnya.
Pekrjaan terakhir Ahok adalah merangkul semua pihak termasuk serikat pekerja Pertamina. Karena bagaimanapun, imbuhnya, serikat pekerja adalah tulang punggung Pertamina.
"Jangan sampai nanti tetap menimbulkan kegaduhan di internal Pertamina juga yang dampaknya kinerja Pertamina menjadi tidak produktif," katanya.
Pengamat Migas dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan dirinya tidak tahu menahu terkait pemilihan Ahok sebagai Komut untuk memberantas mafia migas. Menurutnya yang jelas tatangan di Pertamina sangat banyak, beberapa prioritas harus segera diselesaikan.
Pertama, percepatan realiasai investasi pembangunan kilang. Kedua, pengelolaan investasi hulu untuk menjaga/mengembalikan tingkat produksi Blok Mahakam & blok-blok terminasi yang ditugaskan lainnya.
"Nantinya tentu saja Blok Rokan. Karena itu menjadi penopang lifting migas nasional," ujarnya.
Ketiga, realisasi investasi infrastruktur pendukung-pendukung untuk ketahanan dan ketersediaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Terakhir, memastikan dapat mengelola dan menyeimbangkan alokasi resources yang ada untuk secara optimal menjalankan tugas-tugas penugasan dari pemerintah.
"Dan tetap melakukan aksi-aksi korporasi yang memang diperlukan sebagai suatu entitas usaha," katanya.
(sef/sef) Next Article Di Istana, Erick Sebut Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina
Most Popular