Demi Transisi, Pertamina Dapat Perpanjangan Blok B Satu Tahun
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
22 November 2019 13:32
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Pertamina Hulu Energi NSB (PHE NSB), anak usaha dari PT Pertamina Hulu Energi, mendapat perpanjangan kontrak untuk mengelola Blok B selama satu tahun. Perpanjangan dihitung mulai 18 November 2019.
Direktur Utama PHE Meidawati menjelaskan, Blok B yang berada di Aceh Utara ini habis kontraknya sejak 3 Oktober 2018 lalu. Namun mendapat perpanjangan dua kali, dengan periode masing-masing 6 bulan dan tambahan 45 hari hingga berakhir 17 November kemarin.
Dengan perpanjangan satu tahun ini, Meidawati mengatakan akan fokus untuk transisi sebelum pengelolaan dialihkan ke Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Meidawati mengatakan akan tetap menjaga produksi setelah peralihan ini.
"Dalam masa perpajangan ini, tentu PHE NSB akan tetap memastikan kelancaran operasi di Blok B, juga tetap berupaya menjaga produksi sesuai dengan target dalam rangka menunjang kebutuhan migas nasional," ujar Meidawati dalam keterangan pers, Kamis, (22/11/2019).
Putusan perpanjangan tersebut mengacu pada surat kementrian ESDM No. 512/13/MEM.M/2019 tanggal 15 November 2019 Perihal Pengelolaan Sementara Wilayah Kerja "B" pasca 17 November 2019.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas ESDM Djoko Siswanto mengatakan perpanjangan kontrak sementara tersebut nantinya akan menggunakan skema kontrak cost recovery. Dalam upaya mendorong investasi, menurutnya kerjasamanya harus jelas dahulu.
"Makanya mau investasi kan kerjasamanya harus jelas dulu, kalau belum jelas gimana mau investasi. Makanya setahun, 45 hari kecepatan makanya nggak selesai, setahun selesai," paparnya di Kementerian ESDM, Senin, (18/11/2019).
Perpanjangan kontrak ini karena masih alotnya penentuan skema kontrak bagi hasil. Pemerintah daerah menginginkan cost recovery, sementara pemerintah pusat menginginkan gross split.
(gus) Next Article Melihat RS Darurat Covid-19 di Lapangan Simprug
Direktur Utama PHE Meidawati menjelaskan, Blok B yang berada di Aceh Utara ini habis kontraknya sejak 3 Oktober 2018 lalu. Namun mendapat perpanjangan dua kali, dengan periode masing-masing 6 bulan dan tambahan 45 hari hingga berakhir 17 November kemarin.
Dengan perpanjangan satu tahun ini, Meidawati mengatakan akan fokus untuk transisi sebelum pengelolaan dialihkan ke Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Meidawati mengatakan akan tetap menjaga produksi setelah peralihan ini.
Putusan perpanjangan tersebut mengacu pada surat kementrian ESDM No. 512/13/MEM.M/2019 tanggal 15 November 2019 Perihal Pengelolaan Sementara Wilayah Kerja "B" pasca 17 November 2019.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas ESDM Djoko Siswanto mengatakan perpanjangan kontrak sementara tersebut nantinya akan menggunakan skema kontrak cost recovery. Dalam upaya mendorong investasi, menurutnya kerjasamanya harus jelas dahulu.
"Makanya mau investasi kan kerjasamanya harus jelas dulu, kalau belum jelas gimana mau investasi. Makanya setahun, 45 hari kecepatan makanya nggak selesai, setahun selesai," paparnya di Kementerian ESDM, Senin, (18/11/2019).
Perpanjangan kontrak ini karena masih alotnya penentuan skema kontrak bagi hasil. Pemerintah daerah menginginkan cost recovery, sementara pemerintah pusat menginginkan gross split.
(gus) Next Article Melihat RS Darurat Covid-19 di Lapangan Simprug
Most Popular