Jokowi Mau Reformasi Birokrasi Sampai ke Jantung, Maksudnya?
19 November 2019 16:19
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo mengaku mendapatkan sejumlah instruksi khusus dari kepala negara. Salah satu yang utama adalah melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
"Diharapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit. Yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya," kata Tjahjo.
Jokowi memang menginginkan birokrasi pemerintahan di periode kedua pemerintahannya bisa lebih ramping dan efisien, agar efektif dalam melayani seluruh kebutuhan masyarakat.
Salah satu yang ditekankan kepala negara, yakni menghilangkan struktur pejabat eselon di tiap kementerian menjadi dua level, dari sebelumnya bisa mencapai 5 level tingkat jabatan.
Terkait hal ini, Tjahjo telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. SE ini menginstruksikan sembilan langkah strategis dalam penyederhanaan birokrasi.
Tjahjo pun memastikan pendapatan para pejabat eselon yang dirampingkan tidak akan terkena dampak. Meski demikian, ada kemungkinan tugas yang mereka emban tidak lagi sama seperti sebelumnya.
"Tidak mengurangi penghasilan pegawai, tapi tugas-tugas fungsional apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit, memperpendek sehingga masalah perizinan dan melayani bisa cepat," tegasnya.
Jokowi, kata Tjahjo, juga menginginkan agar ada harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Ini yang beliau ingin cepat, karena menyangkut skala prioritas. Sudah disampaikan di DPR saat pelantikan, visi misi, termasuk RPJMN kemarin. Intinya harus termonitor dengan baik," kata Tjahjo.
(miq/miq)
Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo mengaku mendapatkan sejumlah instruksi khusus dari kepala negara. Salah satu yang utama adalah melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
"Diharapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit. Yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya," kata Tjahjo.
Jokowi memang menginginkan birokrasi pemerintahan di periode kedua pemerintahannya bisa lebih ramping dan efisien, agar efektif dalam melayani seluruh kebutuhan masyarakat.
Salah satu yang ditekankan kepala negara, yakni menghilangkan struktur pejabat eselon di tiap kementerian menjadi dua level, dari sebelumnya bisa mencapai 5 level tingkat jabatan.
Terkait hal ini, Tjahjo telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. SE ini menginstruksikan sembilan langkah strategis dalam penyederhanaan birokrasi.
Tjahjo pun memastikan pendapatan para pejabat eselon yang dirampingkan tidak akan terkena dampak. Meski demikian, ada kemungkinan tugas yang mereka emban tidak lagi sama seperti sebelumnya.
"Tidak mengurangi penghasilan pegawai, tapi tugas-tugas fungsional apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit, memperpendek sehingga masalah perizinan dan melayani bisa cepat," tegasnya.
Jokowi, kata Tjahjo, juga menginginkan agar ada harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Ini yang beliau ingin cepat, karena menyangkut skala prioritas. Sudah disampaikan di DPR saat pelantikan, visi misi, termasuk RPJMN kemarin. Intinya harus termonitor dengan baik," kata Tjahjo.
(miq/miq)
