Ramai-ramai Tolak Ahok, Ini kata Istana
18 November 2019 13:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Sosok Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok memang kontroversial, bahkan saat akan menjabat di BUMN. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit yang menolak.
Ramai beredar poster di media sosial yang mengaku dari Serikat Pekerja dari salah satu BUMN energi. Isinya adalah seputar penolakan rencana penempatan Ahok di BUMN energi.
Padahal, sampai saat ini penempatan Ahok di perusahaan pelat merah sektor energi itu masih sebatas kabar yang belum diamini 100% oleh pemerintah. Namun hingga kini, masih ada penolakan.
Lantas, apa kata Jokowi?
"Pak Presiden tanya mengatakan bahwa pihak pemerintah terlibat dalam TPA [tim penilai akhir] sesuai dengan Perpres," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Fadjroel mengemukakan TPA diisi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir hingga pemangku kepentingan terkait lainnya.
"Praktis masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait. Terkait nama orang, mengenai tugas, fungsi dan lain-lain, semuanya diserahkan ke pak Erick Thohir selaku menteri BUMN," katanya.
Sebelumnya,Presiden Joko Widodo telah buka suara soal bakal masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi jajaran pejabat tinggi di salah satu Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya, keduanya pernah bekerja sama di DKI Jakarta. Jokowi sebagai Gubernur DKI, Ahok sebagai wakilnya.
Presiden Jokowi mengatakan, kinerja Ahok sudah diketahui banyak orang, sehingga layak mendapat posisi di BUMN.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, dan ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Kamis (14/11/2019).
Jokowi tak mengelak saat ditanya apakah masuknya nama Ahok merupakan rekomendasinya. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya masih dalam proses seleksi. Jokowi juga tidak menjawab soal di mana Ahok akan ditempatkan.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memberikan petunjuk bahwa Ahok akan mendapat posisi di BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Spekulasi muncul ke PLN dan Pertamina. Kabar terkuat dari sumber CNBC Indonesia, memang Ahok bakal menjadi komisaris utama Pertamina.
Tapi, pemilihan Ahok menjadi pejabat BUMN bisa memancing polemik. Mengingat rekam jejak Ahok sebelumnya yang sempat menjalani pidana karena kasus penistaan agama.
Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun buka suara. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan tidak masalah jika Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN. Menurut dia, semua pihak tak punya dasar untuk menghalangi Ahok menjadi petinggi di perusahaan plat merah sebagaimana diwacanakan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Kalau Ahok menista agama itu sudah jelas. Tapi dia kan sudah dihukum. Kecuali kalau nanti dia menista agama lagi," ujar Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11), seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia malah heran jika ada yang menghambat atau menghalangi Ahok berkarir di sana."Kalau misalnya Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN sih sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?" kata Anwar.
(gus)
Ramai beredar poster di media sosial yang mengaku dari Serikat Pekerja dari salah satu BUMN energi. Isinya adalah seputar penolakan rencana penempatan Ahok di BUMN energi.
Padahal, sampai saat ini penempatan Ahok di perusahaan pelat merah sektor energi itu masih sebatas kabar yang belum diamini 100% oleh pemerintah. Namun hingga kini, masih ada penolakan.
Lantas, apa kata Jokowi?
"Pak Presiden tanya mengatakan bahwa pihak pemerintah terlibat dalam TPA [tim penilai akhir] sesuai dengan Perpres," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Fadjroel mengemukakan TPA diisi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir hingga pemangku kepentingan terkait lainnya.
"Praktis masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait. Terkait nama orang, mengenai tugas, fungsi dan lain-lain, semuanya diserahkan ke pak Erick Thohir selaku menteri BUMN," katanya.
Sebelumnya,Presiden Joko Widodo telah buka suara soal bakal masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi jajaran pejabat tinggi di salah satu Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya, keduanya pernah bekerja sama di DKI Jakarta. Jokowi sebagai Gubernur DKI, Ahok sebagai wakilnya.
Presiden Jokowi mengatakan, kinerja Ahok sudah diketahui banyak orang, sehingga layak mendapat posisi di BUMN.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, dan ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Kamis (14/11/2019).
Jokowi tak mengelak saat ditanya apakah masuknya nama Ahok merupakan rekomendasinya. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya masih dalam proses seleksi. Jokowi juga tidak menjawab soal di mana Ahok akan ditempatkan.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memberikan petunjuk bahwa Ahok akan mendapat posisi di BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Spekulasi muncul ke PLN dan Pertamina. Kabar terkuat dari sumber CNBC Indonesia, memang Ahok bakal menjadi komisaris utama Pertamina.
Tapi, pemilihan Ahok menjadi pejabat BUMN bisa memancing polemik. Mengingat rekam jejak Ahok sebelumnya yang sempat menjalani pidana karena kasus penistaan agama.
Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun buka suara. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan tidak masalah jika Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN. Menurut dia, semua pihak tak punya dasar untuk menghalangi Ahok menjadi petinggi di perusahaan plat merah sebagaimana diwacanakan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Kalau Ahok menista agama itu sudah jelas. Tapi dia kan sudah dihukum. Kecuali kalau nanti dia menista agama lagi," ujar Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11), seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia malah heran jika ada yang menghambat atau menghalangi Ahok berkarir di sana."Kalau misalnya Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN sih sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?" kata Anwar.
(gus)
