Istana Sebut Ahok Bisa Jadi Bos BUMN Meski Kader PDIP, Asal..
Redaksi, CNBC Indonesia
17 November 2019 12:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Istana akhir angkat suara soal polemik boleh tidaknya seorang anggota partai politik (Parpol) jadi petinggi BUMN. Masalah ini menjadi polemik setelah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi salah satu petinggi BUMN.
Juru Bicara Presiden Joko Widodo mengatakan kader partai tak masalah menjadi petinggi BUMN asal bukan pengurus parpol atau calon legislatif. Tetapi mereka bakal ditentukan Tim Penilai Akhir (TPA).
"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (17/11/2019).
Sekali lagi Fadjroel menjelaskan soal larangan bagi pengurus partai untuk duduk di kursi BUMN.
"Berdasarkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Tohir, maka pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir sesuai Perpres No.177/2014," katanya.
"Selain itu, juga memenuhi persyaratan lain sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015, yaitu bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II," imbuh dia.
Fadjroel lalu berbicara soal visi-misi di BUMN. Menurutnya, tak ada visi misi BUMN dan pengurus BUMN harus taat pada visi-misi Jokowi.
"Presiden menekankan hanya ada visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi menteri, demikian pula di BUMN," tegas Fadjroel.
Artikel ini sudah tayang di detikcom dengan judul: Istana Nyatakan Ahok Tak Harus Mundur dari PDIP Jika Jadi Bos BUMN.
(roy/roy) Next Article Ahok Soal Polusi: Dulu Kita Cabut Premium Lu Pada Teriak!
Juru Bicara Presiden Joko Widodo mengatakan kader partai tak masalah menjadi petinggi BUMN asal bukan pengurus parpol atau calon legislatif. Tetapi mereka bakal ditentukan Tim Penilai Akhir (TPA).
"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (17/11/2019).
"Berdasarkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Tohir, maka pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir sesuai Perpres No.177/2014," katanya.
"Selain itu, juga memenuhi persyaratan lain sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015, yaitu bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II," imbuh dia.
Fadjroel lalu berbicara soal visi-misi di BUMN. Menurutnya, tak ada visi misi BUMN dan pengurus BUMN harus taat pada visi-misi Jokowi.
"Presiden menekankan hanya ada visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi menteri, demikian pula di BUMN," tegas Fadjroel.
Artikel ini sudah tayang di detikcom dengan judul: Istana Nyatakan Ahok Tak Harus Mundur dari PDIP Jika Jadi Bos BUMN.
(roy/roy) Next Article Ahok Soal Polusi: Dulu Kita Cabut Premium Lu Pada Teriak!
Most Popular