Luhut Sampai Anies Rapat Soal Ibu Kota Baru di Bappenas
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
15 November 2019 09:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy datangi Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pagi ini, Jumat, (15/11/2019).
Diagendakan hari ini akan digelar rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft Perpres tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan, dan pembangunan Ibu Kota Negara.
Presiden Joko Widodo menyampaikan penduduk di pulau Jawa sudah sangat padat mencapai 56% dari seluruh penduduk Indonesia. "Sebanyak 149 juta kurang lebih. Kemudian Pulau Jawa berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 58%, paling gede Jakarta," ungkapnya dalam Diskusi Forum A1: Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur, Kamis, (14/11/2019).
Lebih lanjut dirinya mengatakan kajian pemindahan ibu kota telah di bahas sejak zaman Soekarno, namun belum kunjung terlaksana. Setelah melakukan kajian dipilihlah tempat di Kalimantan Timur. "Lahannya adalah tanah negara sehingga tidak ada pembebasan lagi. Kita ingin ini menjadi titik pertumbuhan baru," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemindahan ibu kota tidak akan mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya.
Menurutnya, pemerintah akan membangun ibu kota baru bekerja sama dengan pihak swasta baik melalui Public Private Partnership (PPP) maupun KPBU.
"Kita membangun tidak menggunakan APBN. Nanti ada pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100% oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR) nya. Dimana nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah. Misalnya mau membangun jalan 100 km, 20 km nya oleh pemerintah dan 80 km oleh swasta," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019)
(dru) Next Article Ahok Jadi Pimpinan Ibu Kota Baru, Pak Jokowi?
Diagendakan hari ini akan digelar rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft Perpres tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan, dan pembangunan Ibu Kota Negara.
Presiden Joko Widodo menyampaikan penduduk di pulau Jawa sudah sangat padat mencapai 56% dari seluruh penduduk Indonesia. "Sebanyak 149 juta kurang lebih. Kemudian Pulau Jawa berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 58%, paling gede Jakarta," ungkapnya dalam Diskusi Forum A1: Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur, Kamis, (14/11/2019).
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemindahan ibu kota tidak akan mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya.
Menurutnya, pemerintah akan membangun ibu kota baru bekerja sama dengan pihak swasta baik melalui Public Private Partnership (PPP) maupun KPBU.
"Kita membangun tidak menggunakan APBN. Nanti ada pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100% oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR) nya. Dimana nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah. Misalnya mau membangun jalan 100 km, 20 km nya oleh pemerintah dan 80 km oleh swasta," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019)
(dru) Next Article Ahok Jadi Pimpinan Ibu Kota Baru, Pak Jokowi?
Most Popular