Ahok Harus Hilangkan Stigma BUMN itu 'Sapi Perah'
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
13 November 2019 19:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan turut merespons positif kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikabarkan akan mengisi salah satu posisi pucuk pimpinan BUMN.
Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Lasarus menilai, sosok Ahok dinilai mampu dan kredibel memimpin salah satu perusahaan pelat merah. Sebab, dia pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017. Meski sebelumnya, kader PDIP itu pernah tersandung kasus hukum terkait penistaan agama.
"Kalau misalnya PAk Ahok dipilih tentu sebagai orang PDIP kita senang. Kalau kredibilitas Ahok kita semua sudah tahu. Kalau ada tersangkut maslaah hukum itu dia harus dijadikan pelajaran untuk menjalani ke depan, kami yakin," kata Lasarus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Lazarus berharap, ke depan Ahok bisa menghilangkan stigma BUMN seringkali dicap sebagai sapi perah untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Ia pun tidak mempermasalahkan Ahok akan ditempatkan di BUMN apapun.
Seperti diketahui, Ahok diajak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir untuk masuk ke dalam salah satu perusahaan pelat merah. Ajakan itu diungkapkan BTP, sapaan lain Ahok, kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019).
"Saya tidak tahu (BUMN yang mana). Mungkin Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke pak menteri. Saya kalau buat negara, untuk bangsa ya saya mesti bersedia," ujar Ahok.
Ihwal posisi yang akan ditempati Ahok masih belum terang. Namun, beredar kabar bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu akan menjabat sebagai petinggi di PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero).
Sebelum ini, sosok Ahok dikait-kaitkan dengan posisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika itu, ramai di media sosial, terutama Twitter, warganet mendukung Ahok yang dinilai memiliki ketegasan dan integritas.
Merespons dorongan itu, Ahok pun angkat bicara. Ia mengaku tidak bisa menjadi anggota Dewas KPK lantaran sudah menjadi kader partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Pengawas bebas dari parpol. (Jadi) Pengawas mana bisa. Jadi Jaksa Agung baru bisa (dari parpol) hahaha," kata Ahok saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (6/11/2019), seperti dikutip CNBC Indonesia.
Ia pun enggan berbicara banyak perihal dukungan publik untuk menjadi anggota Dewas KPK. Ia menyebut sedang fokus membangun bisnis komoditas jagung dan ayam.
(miq/miq) Next Article Ahok Jadi Menteri Investasi? PDIP: Tunggu Keputusan Presiden
Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Lasarus menilai, sosok Ahok dinilai mampu dan kredibel memimpin salah satu perusahaan pelat merah. Sebab, dia pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017. Meski sebelumnya, kader PDIP itu pernah tersandung kasus hukum terkait penistaan agama.
"Kalau misalnya PAk Ahok dipilih tentu sebagai orang PDIP kita senang. Kalau kredibilitas Ahok kita semua sudah tahu. Kalau ada tersangkut maslaah hukum itu dia harus dijadikan pelajaran untuk menjalani ke depan, kami yakin," kata Lasarus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Seperti diketahui, Ahok diajak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir untuk masuk ke dalam salah satu perusahaan pelat merah. Ajakan itu diungkapkan BTP, sapaan lain Ahok, kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019).
"Saya tidak tahu (BUMN yang mana). Mungkin Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke pak menteri. Saya kalau buat negara, untuk bangsa ya saya mesti bersedia," ujar Ahok.
Ihwal posisi yang akan ditempati Ahok masih belum terang. Namun, beredar kabar bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu akan menjabat sebagai petinggi di PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero).
Sebelum ini, sosok Ahok dikait-kaitkan dengan posisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika itu, ramai di media sosial, terutama Twitter, warganet mendukung Ahok yang dinilai memiliki ketegasan dan integritas.
Merespons dorongan itu, Ahok pun angkat bicara. Ia mengaku tidak bisa menjadi anggota Dewas KPK lantaran sudah menjadi kader partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Pengawas bebas dari parpol. (Jadi) Pengawas mana bisa. Jadi Jaksa Agung baru bisa (dari parpol) hahaha," kata Ahok saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (6/11/2019), seperti dikutip CNBC Indonesia.
Ia pun enggan berbicara banyak perihal dukungan publik untuk menjadi anggota Dewas KPK. Ia menyebut sedang fokus membangun bisnis komoditas jagung dan ayam.
(miq/miq) Next Article Ahok Jadi Menteri Investasi? PDIP: Tunggu Keputusan Presiden
Most Popular