Ahok Calon Bos BUMN, Istana: Secara Syarat Tak Ada Masalah
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
13 November 2019 17:50
Jakarta, CNBC Indonesia- Istana kepresidenan membuka suara soal kabar seputar akan masuknya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi salah satu bos pelat merah Indonesia.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan pihaknya tidak tahu soal pemanggilan Ahok oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Namun, apabila kebijakan Menteri BUMN ingin memasukkan Ahok ke dalam tubuh BUMN hal itu tidak bermasalah.
"Mengenai syarat-syarat sih sebenarnya tidak ada masalah ya, karena ketika saya menjadi komisaris utama di Adhi Karya sampai hari ini, syaratnya itu cuma kesesuaian antara kemampuan akademik dan profesi sebelumnya," kata Fadjroel saat dijumpai di kompleks istana, Rabu (13/11/2019).
Syarat berikutnya-lah yang akan jadi kendala, yakni persyaratan bahwa pejabat BUMN tak boleh berkecimpung dalam partai politik. "Nah ini yang mesti ditanyakan karena Pak Ahok kalau saya tidak keliru bergabung dengan partai politik."
Jika mantap jadi pejabat BUMN, Ahok akan diminta mundur karena di BUMN ada surat pakta integritas yang harus diteken.
Soal statusnya sebagai bekas narapidana, menurutnya juga tidak diatur dalam aturan soal BUMN. "Tidak ada persyaratan itu secara langsung, tapi tentu mereka yang pernah terlibat dalam atau terbukti secara hukum melakukan tindakan, gratifikasi, atau korupsi, tentu itu jadi halangan bagi BUMN berkembang."
(gus/gus) Next Article Ahok Jadi Dirut BUMN? Ini Jawaban Jokowi
Staf Khusus Bidang Komunikasi Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan pihaknya tidak tahu soal pemanggilan Ahok oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Namun, apabila kebijakan Menteri BUMN ingin memasukkan Ahok ke dalam tubuh BUMN hal itu tidak bermasalah.
Syarat berikutnya-lah yang akan jadi kendala, yakni persyaratan bahwa pejabat BUMN tak boleh berkecimpung dalam partai politik. "Nah ini yang mesti ditanyakan karena Pak Ahok kalau saya tidak keliru bergabung dengan partai politik."
Jika mantap jadi pejabat BUMN, Ahok akan diminta mundur karena di BUMN ada surat pakta integritas yang harus diteken.
Soal statusnya sebagai bekas narapidana, menurutnya juga tidak diatur dalam aturan soal BUMN. "Tidak ada persyaratan itu secara langsung, tapi tentu mereka yang pernah terlibat dalam atau terbukti secara hukum melakukan tindakan, gratifikasi, atau korupsi, tentu itu jadi halangan bagi BUMN berkembang."
(gus/gus) Next Article Ahok Jadi Dirut BUMN? Ini Jawaban Jokowi
Most Popular