Jangan Kaget! Seperti ini Nasib 1.300 Pejabat Eselon IV PUPR
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
12 November 2019 13:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sedang mematangkan rencana untuk memangkas pejabat eselon IV di seluruh kementerian. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Lantas, apa tanggapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait hal itu? Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019), Basuki mengatakan pemangkasan eselon IV di Kementerian PUPR akan berwujud perubahan status pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat fungsional.
"Dialihkan di tempat yang sama. Bukan di-PHK. No. Ini menjadikan pejabat struktural menjadi fungsional yang berdasarkan pada keahliannya," ujar Basuki kepada wartawan.
Basuki menuturkan saat ini ada sekitar 1.300 pejabat eselon IV di lingkungan Kementerian PUPR. Sedangkan secara nasional diperkirakan terdapat 346 ribu pejabat eselon IV.
"Itu akan jadi fungsional," kata Basuki.
Perihal eselon III, Basuki belum dapat menjelaskan perihal pemangkasan jabatan. Satu yang pasti, Kementerian PUPR membutuhkan eselon-eselon III untuk mengkoordinasi pengawasan di lapangan.
"Dibawahnya itu fungsional. Dia yang punya sertifikat jasa konstruksi, sertifikat ahli bendungan, tapi dikoordinir oleh jabatan struktural," ujar Basuki.
(miq/dru) Next Article Menteri PUPR Kecewa Normalisasi Sungai Masih Separuh Target
Lantas, apa tanggapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait hal itu? Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019), Basuki mengatakan pemangkasan eselon IV di Kementerian PUPR akan berwujud perubahan status pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat fungsional.
"Dialihkan di tempat yang sama. Bukan di-PHK. No. Ini menjadikan pejabat struktural menjadi fungsional yang berdasarkan pada keahliannya," ujar Basuki kepada wartawan.
"Itu akan jadi fungsional," kata Basuki.
Perihal eselon III, Basuki belum dapat menjelaskan perihal pemangkasan jabatan. Satu yang pasti, Kementerian PUPR membutuhkan eselon-eselon III untuk mengkoordinasi pengawasan di lapangan.
"Dibawahnya itu fungsional. Dia yang punya sertifikat jasa konstruksi, sertifikat ahli bendungan, tapi dikoordinir oleh jabatan struktural," ujar Basuki.
(miq/dru) Next Article Menteri PUPR Kecewa Normalisasi Sungai Masih Separuh Target
Most Popular