Jokowi Ngeluh: Permen Kita Terlalu Banyak, Banyak Sekali!

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
11 November 2019 13:32
Jokowi Ngeluh: Permen Kita Terlalu Banyak, Banyak Sekali!
Jakarta, CNBC IndonesiaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait program cipta lapangan kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali mendorong perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung program tersebut.

"Beberapa kali sudah saya sampaikan kepada kementerian untuk identifikasi regulasi-regulasi di beberapa kementerian yang menghambat. Jika ada yang menghambat segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas kepada presiden dan khusus yang berkaitan dengan mandat UU kita kumpulkan dalam bentuk Omnibus Law," ujar Jokowi.

Ia lantas bercerita seputar pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross pekan lalu. Saat itu, Ross menyebut apabila ada menteri yang ingin mengeluarkan satu peraturan menteri (permen), maka yang bersangkutan harus mencabut dua permen.


"Nah di sini mestinya juga saya rasa bisa melakukan itu. Menteri kalau mau keluarkan satu permen cabutnya 40 permen. Karena permen kita di sini terlalu banyak, buanyak sekali. Tolong segera mulai dikaji lagi, keluar satu permen potong berapa permen," kata Jokowi.

Kemudian, lanjut dia, berkaitan dengan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga. Menurut Jokowi, sebaik apapun regulasi, apabila orientasi birokrasi belum berubah, maka akan menjadi masalah.

"Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran beriringan pararel dengan pemangkasan regulasi regulasi yang ada. Mengubah cara kerja manual ke cara kerja digital," kata Jokowi.



"Saya kira di Kemenpan RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di semua kementerian, meski tetap harus dilihat secara cermat kajiannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi dari prosedur ke hasil. Jangan sampai kita bertele-tele di prosedur tapi hasilnya belum tentu," lanjutnya.

Eks Wali Kota Solo itu menambahkan, poin ketiga berkaitan dengan reformasi besar-besaran dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM). Hal itu merupakan kunci apakah RI bisa melompat menjadi negara maju atau tidak.

"Pembenahan pendidikan vokasi, SMK, politeknik harus betul-betul tereksekusi di lapangan. Kartu prakerja, sistem manajemen, semuanya disiapkan sehingga nanti Januari betul-betul tercipta sistem yang mudah dikontrol mudah dimonitor," ujar Jokowi.

"Latihan vokasi juga tidak hanya dilakukan oleh BLK. Berkali kali saya sampaikan tolong swasta dilibatkan.Dan juga melibatkan BUMN serta lembaga lembaga kursus yang lainnya," lanjutnya.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading