Narendra Modi Masih Ngotot Tak Mau Teken Perjanjian Dagang
05 November 2019 09:41
Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin dari 15 negara yang berpartisipasi dalam perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah menyelesaikan negosiasi awal perjanjian dagang tersebut.
Adapun negosiasi dasar yang dimaksud adalah menyangkut semua chapter, khususnya menciptakan kawasan perdagangan bebas terbesar di ASEAN dan negara kawasan sekitarnya, seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, Selasa (5/11/2019).
"Jadi mereka sudah selesai text based-nya dan essential market access issue-nya," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Meski demikian, Retno memastikan bahwa perjanjian dagang tersebut baru akan diteken pada awal 2020 mendatang.
Retno bahkan tak memungkiri, bahwa India menjadi satu-satunya negara yang masih bermasalah dalam negosiasi RCEP. Namun, semua negara peserta akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kebersamaan.
Negosiasi RCEP diluncurkan para pemimpin ASEAN dan 6 negara lainnya dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 21 di Phnom Penh pada November 2012 dengan tujuan mencapai kemitraan ekonomi yang komprehensif dan saling untung.
RCEP mencakup 10 negara anggota ASEAN dan enam mitra dagang yakni China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini akan menjadi area dagang bebas terbesar di dunia atau 4% dari perdagangan global.
Ketua Komisi Perundingan RCEP Iman Pambagyo pun mengungkapkan alasan India belum sepakat dalam negosiasi tersebut karena dianggap masih berhati-hati dan akan terlebih dulu mengkonsultasikan hal ini kepada pemerintahannya.
"India ada di working group tadi. Tapi setelah di bawa ke New Delhi, mereka katakan ada hal-hal yang masih sulit diterima. Jadi kami pikir akan di bawa ke domestik India," jelas Iman.
Adapun negara yang sudah menyelesaikan perundingan tersebut antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam plus Jepang, China, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru
(dru)
Adapun negosiasi dasar yang dimaksud adalah menyangkut semua chapter, khususnya menciptakan kawasan perdagangan bebas terbesar di ASEAN dan negara kawasan sekitarnya, seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, Selasa (5/11/2019).
"Jadi mereka sudah selesai text based-nya dan essential market access issue-nya," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Meski demikian, Retno memastikan bahwa perjanjian dagang tersebut baru akan diteken pada awal 2020 mendatang.
 Foto: Perdana Menteri India, Narendra Modi pada 22 Agustus 2019 (REUTERS/Pascal Rossignol/Pool) |
Retno bahkan tak memungkiri, bahwa India menjadi satu-satunya negara yang masih bermasalah dalam negosiasi RCEP. Namun, semua negara peserta akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kebersamaan.
Negosiasi RCEP diluncurkan para pemimpin ASEAN dan 6 negara lainnya dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 21 di Phnom Penh pada November 2012 dengan tujuan mencapai kemitraan ekonomi yang komprehensif dan saling untung.
RCEP mencakup 10 negara anggota ASEAN dan enam mitra dagang yakni China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini akan menjadi area dagang bebas terbesar di dunia atau 4% dari perdagangan global.
Ketua Komisi Perundingan RCEP Iman Pambagyo pun mengungkapkan alasan India belum sepakat dalam negosiasi tersebut karena dianggap masih berhati-hati dan akan terlebih dulu mengkonsultasikan hal ini kepada pemerintahannya.
"India ada di working group tadi. Tapi setelah di bawa ke New Delhi, mereka katakan ada hal-hal yang masih sulit diterima. Jadi kami pikir akan di bawa ke domestik India," jelas Iman.
Adapun negara yang sudah menyelesaikan perundingan tersebut antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam plus Jepang, China, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru
(dru)
