RI Banjir Granat, Jokowi ke Prabowo: Kurangi Impor!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
31 October 2019 17:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus pertama kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden.
Tugas pertama yang diberikan Jokowi secara resmi untuk Prabowo adalah memacu industri pertahanan strategis Indonesia, terlebih dengan alokasi anggaran yang sudah berlipat.
"Untuk memenuhi minimum essentials force, jangan sampai kita impor semuanya, tetapi harus di anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis," kata Jokowi, Kamis (31/10/2019).
Kementerian Pertahanan merupakan instansi yang ternyata memiliki anggaran belanja terbesar dari seluruh Kementerian. Kemenhan mendapatkan 'jatah' belanja hingga Rp 127,35 triliun.
Jokowi pun ingin alokasi dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri pertahanan strategis, agar seluruh alat persenjataan Indonesia tak lagi impor.
"Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan, bahkan kita ingin agar produk yang ada itu bisa kita ekspor," jelasnya.
Terpisah, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono tak memungkiri bahwa kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari industri dalam negeri. Angkanya pun kurang dari 50%.
"Kalau 50% bisa mah top, kalau pesawat tempur belum bisa bikin," kata Trenggono di kompleks Istana Kepresidenan.
Sebagai informasi, Indonesia memang kerap dibanjiri oleh impor persenjataan mulai dari granat, torpedo, hingga peluru. Sepanjang 2018 total impor senjata mencapai US$ 313 juta atau 0,20% dari total keseluruhan impor.
(dru) Next Article Jokowi Bela Prabowo: Sering ke Luar Negeri Bukan Jalan-jalan!
Tugas pertama yang diberikan Jokowi secara resmi untuk Prabowo adalah memacu industri pertahanan strategis Indonesia, terlebih dengan alokasi anggaran yang sudah berlipat.
"Untuk memenuhi minimum essentials force, jangan sampai kita impor semuanya, tetapi harus di anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis," kata Jokowi, Kamis (31/10/2019).
 Foto: TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bertemu Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. (Dok. Puspen TNI) |
Kementerian Pertahanan merupakan instansi yang ternyata memiliki anggaran belanja terbesar dari seluruh Kementerian. Kemenhan mendapatkan 'jatah' belanja hingga Rp 127,35 triliun.
Jokowi pun ingin alokasi dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri pertahanan strategis, agar seluruh alat persenjataan Indonesia tak lagi impor.
"Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan, bahkan kita ingin agar produk yang ada itu bisa kita ekspor," jelasnya.
Terpisah, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono tak memungkiri bahwa kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari industri dalam negeri. Angkanya pun kurang dari 50%.
"Kalau 50% bisa mah top, kalau pesawat tempur belum bisa bikin," kata Trenggono di kompleks Istana Kepresidenan.
Sebagai informasi, Indonesia memang kerap dibanjiri oleh impor persenjataan mulai dari granat, torpedo, hingga peluru. Sepanjang 2018 total impor senjata mencapai US$ 313 juta atau 0,20% dari total keseluruhan impor.
(dru) Next Article Jokowi Bela Prabowo: Sering ke Luar Negeri Bukan Jalan-jalan!
Most Popular