Benarkah Pasar Happy Karena Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melantik para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sejumlah nama-nama baru muncul memberikan kejutan, namun beberapa posisi masih tetap diduduki oleh wajah lama, salah satunya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Kepala Ekonom DBS Indonesia Masyita Crystallin memandang penunjukkan kembali Sri Mulyani sangat positif di tengah kondisi global yang masih volatile.

"Tantangan global saat ini sangat berat, pertumbuhan ekonomi dunia sedang melemah, belum lagi diwarnai perang dagang dan beberapa isu geopolitik, semua hal ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Penetapan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga mendapat reaksi positif dari pasar," terang Masyita dalam risetnya, Senin (28/10/2019).

Foto: Sri Mulyani (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Masyita memprediksi Kemenkeu akan melanjutkan manajemen anggaran yang baik dan melanjutkan reformasi fiskal.

Manajemen anggaran yang baik sangat penting dalam kondisi yang volatile, karena anggaran pemerintah diperlukan sebagai stimulus di saat ekonomi sedang melemah (kontra siklus) dan secara bersamaan menjaga defisit agar tetap berada di koridor yang aman.

"Kebijakan fiskal yang kontra siklus berarti pada saat perekonomian sedang lemah, stimulus fiskal dapat digunakan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi."

Selain itu, Masyita juga menilai reformasi fiskal akan tetap menjadi prioritas, dan hal tersebut memang sangat diperlukan untuk Indonesia karena rasio pajak yang masih kurang dari 12% di bawah rata-rata negara peers.

Untuk tumbuh lebih tinggi Indonesia membutuhkan rasio pajak setidaknya 15%.

Sedangkan mengenai kabinet baru secara keseluruhan, Masyita menilai cukup netral terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kabinet ini memiliki kombinasi antara partai dan profesional yang cukup baik. Terlepas dari latar belakang para menteri di kabinet Jokowi yang baru, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan visi Jokowi dapat tercapai," tuturnya.

Adapun visi Jokowi adalah Indonesia menjadi negara kaya di tahun 2045. Hal yang harus diperhatikan tersebut adalah:

• Pertama, untuk bisa menjadi negara kaya di 2045, Indonesia harus tumbuh di atas 6%. Hal ini hanya bisa dicapai jika mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia di perbaharui. Saat ini perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas dan sektor-sektor dengan nilai tambah rendah. Sektor manufaktur, yang biasanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seperti Korea Selatan dan Tiongkok, tumbuh sekitar 4% selama beberapa tahun terakhir, di bawah pertumbuhan ekonomi. Untuk bisa tumbuh lebih tinggi revitalisasi sektor manufaktur sangat penting untuk dilakukan segera, dan dikhususkan untuk sektor dengan nilai tambah yang tinggi.

• Selain itu, sektor yang perlu dikembangkan adalah sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Terutama karena setiap tahun ada tiga juta tenaga kerja baru yang perlu pekerjaan.

• Perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sejalan dengan visi utama Jokowi dari lima tahun lalu, untuk tidak lagi memunggungi laut. Visi tersebut masih terus menjadi prioritas di periode kedua ini. Indonesia perlu menciptakan terobosan agar menjadi poros maritim dunia. Perbaikan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik dengan konektivitas antar pulau adalah fokus pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kemaritiman, hal tersebut cukup baik jika dihubungkan dengan koordinasi investasi, sehingga hubungan antara prioritas pembangunan dan realisasi investasi dapat terpelihara dengan baik. Selama ini Kementerian Kemaritiman di bawah Pak Luhut sudah membuka beberapa peluang investasi, salah satunya terkait dengan Belt and Road Initiative agar Indonesia masuk ke dalam jalur sutra modern. Konektivitas antar pulau perlu dikembangkan dengan baik untuk menurunkan biaya logistik secara keseluruhan.

Masyita juga melihat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Jokowi adalah terus melakukan reformasi, baik infrastruktur maupun infrastruktur lunak (kemudahan berbisnis).

"Tantangan lainnya adalah menemukan mesin ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan di atas potensi sebesar 5% (manufaktur, nilai tambah yang lebih tinggi, diversifikasi jauh dari ekonomi berbasis komoditas), sambil mempertahankan stabilitas Rupiah (CAD berkorelasi positif dengan pertumbuhan karena kandungan impor ekspor dan investasi cukup besar)."

Baca: Jadi Menteri Lagi, Sri Mulyani: Jangan Anggap Masih Sama

(dru) Next Article Bangga! Sri Mulyani Bawa Pulang Penghargaan Internasional