Pakar: Posisi Wamen Jangan Hanya Demi Bagi-bagi Kue Kekuasaan
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
24 October 2019 16:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai keberadaan wakil menteri dalam suatu kabinet pemerintahan diperbolehkan. Namun, dia mengingatkan pengisian posisi itu harus berdasarkan kebutuhan.
"(Kalau) wamen ditujukan untuk membuat kinerja kementerian lebih baik saya setuju," ujar Bivitri kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu menuturkan keberadaan wamen jangan hanya dilihat dari aspek politik. Ini karena tugas di kementerian lebih banyak mengurusi teknokratik dibanding poitik. Untuk itu, dorongan politik perlu dikesampingkan.
"Tapi kalau ini cara lain untuk bagi-bagi pada pihak yang belum dapat. Karena kan pada protes nih. Projo katanya belum dapet. PPP bilang belum dapet. Kalau soal itu saya sih gak setuju. Jadi tujuannya untuk gimana pelayanan publik yang diberikan kementerian bisa maksimal," kata Bivitri.
Sebagai gantinya, salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu menyebut posisi wamen bisa digantikan staf khusus. Ini merupakan salah satu praktik yang jamak di setiap kementerian.
"Banyak stafsus yang bagus-bagus. Misalnya Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) yang membawa Pak Refly (pakar hukum tata negara Refly Harun) meski kemudian dia mundur. Jadi sebenernya setiap stafsus bisa mengimbangi dalam hal substansi," ujar Bivitri.
Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Tak lama setelah pelantikan, wacana terkait posisi wamen pun mengemuka.
Selepas serah terima jabatan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019), Menteri BUMN Erick Thohir berharap ada posisi wamen di kementerian. Ia bahkan telah mengusulkan satu nama, yaitu Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmojo yang akrab disapa dengan Tiko.
"Iya, salah satu kandidat yang saya rasa profesional dan lebih muda dari saya kan," ujar Erick.

Bos Mahaka Group itu pun menuturkan tidak menutup kemungkinan ada dua hingga tiga wamen di Kementerian BUMN. Ini mengingat jumlah BUMN yang harus ditangani berjumlah 142.
"Bahkan Pak Presiden bilang kalau perlu lima ya dikasih. Tapi kan kita lihatlah, kan di sini ada juga pak sesmen, deputi, udah ada tugasnya," kata Erick.
Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019), Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan jabatan wamen masih dalam pembahasan di sidang kabinet paripurna pertama hari ini.
"Lagi dihitung-hitung. Bukan jumlahnya tapi ngitung asalnya dari mana untuk buat keseimbangan. Masih dibicarakan," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu pun belum dapat menjawab kementerian mana yang akan memiliki wakil menteri. Pun apakah jumlah wamen akan lebih banyak ketimbang periode perdana pemerintahan Jokowi.
"Yah itu makanya lagi dihitung," kata Moeldoko.
(miq/miq) Next Article Bos MIND ID Budi Gunadi Sadikin ke Istana, Calon Wamen BUMN
"(Kalau) wamen ditujukan untuk membuat kinerja kementerian lebih baik saya setuju," ujar Bivitri kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu menuturkan keberadaan wamen jangan hanya dilihat dari aspek politik. Ini karena tugas di kementerian lebih banyak mengurusi teknokratik dibanding poitik. Untuk itu, dorongan politik perlu dikesampingkan.
Sebagai gantinya, salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu menyebut posisi wamen bisa digantikan staf khusus. Ini merupakan salah satu praktik yang jamak di setiap kementerian.
"Banyak stafsus yang bagus-bagus. Misalnya Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) yang membawa Pak Refly (pakar hukum tata negara Refly Harun) meski kemudian dia mundur. Jadi sebenernya setiap stafsus bisa mengimbangi dalam hal substansi," ujar Bivitri.
Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Tak lama setelah pelantikan, wacana terkait posisi wamen pun mengemuka.
Selepas serah terima jabatan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019), Menteri BUMN Erick Thohir berharap ada posisi wamen di kementerian. Ia bahkan telah mengusulkan satu nama, yaitu Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmojo yang akrab disapa dengan Tiko.
"Iya, salah satu kandidat yang saya rasa profesional dan lebih muda dari saya kan," ujar Erick.

Bos Mahaka Group itu pun menuturkan tidak menutup kemungkinan ada dua hingga tiga wamen di Kementerian BUMN. Ini mengingat jumlah BUMN yang harus ditangani berjumlah 142.
"Bahkan Pak Presiden bilang kalau perlu lima ya dikasih. Tapi kan kita lihatlah, kan di sini ada juga pak sesmen, deputi, udah ada tugasnya," kata Erick.
Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019), Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan jabatan wamen masih dalam pembahasan di sidang kabinet paripurna pertama hari ini.
"Lagi dihitung-hitung. Bukan jumlahnya tapi ngitung asalnya dari mana untuk buat keseimbangan. Masih dibicarakan," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu pun belum dapat menjawab kementerian mana yang akan memiliki wakil menteri. Pun apakah jumlah wamen akan lebih banyak ketimbang periode perdana pemerintahan Jokowi.
"Yah itu makanya lagi dihitung," kata Moeldoko.
Seperti diketahui, jabatan wamen bukan sesuatu yang asing bagi pemerintahan Jokowi. Pada era Jokowi-JK, terdapat tiga wamen yang membantu roda pemerintahan, yaitu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.
(miq/miq) Next Article Bos MIND ID Budi Gunadi Sadikin ke Istana, Calon Wamen BUMN
Most Popular