Peringatan BPK untuk Para Menteri dari Parpol
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
24 October 2019 16:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengimbau kepada para menteri, terutama yang berasal dari Partai Politik bisa mengelola anggaran kementerian yang didapatkannya dengan bijak.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, menteri-menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Rabu (23/10/2019) harus bisa menjalani tugasnya dengan baik. Terutama dalam mengelola anggaran yang telah ditetapkan.
"Menteri-menteri dari parpol ini tentunya penggunaan alokasi anggaran itu harus hati-hati. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan politik di sana," ujarnya saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Kamis (24/10/2019).
Sementara bagi para menteri yang berasal dari kalangan profesional, Achsanul juga mengatakan bahwa, agar bisa mempelajari birokrasi pemerintah dengan baik. Sehingga, dalam mengelola anggaran kementerian atau lembaganya bisa berjalan secara efisien.
"Menteri-menteri baru itu sekarang lebih banyak dari kalangan profesional. Nah mereka kadang-kadang terhambat di tataran birokrasi. Ini kan permasalahannya. Jadi saya berharap tentunya para menteri yang masih dalam tataran birokrasi ini, yang tentunya mereka kaget dengan birokrasi kita, itu harus dinikmati dan dipelajari," kata dia.
Para menteri yang berasal dari kalangan profesional juga diharapkan bisa memangkas aturan-aturan yang tidak bermanfaat.
"Pangkaslah SOP (Standar operasional prosedur) yang tidak bermanfaat. Kemudian ya harus turun ke bawah untuk memantau. Karena memang birokrasi kita ini di dalam rezim tatanan negara penuh dengan aturan. Dan yang dipakai adalah uang rakyat, penuh dengan aturan," jelas Achsanul.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik beberapa pejabat kementerian untuk membantunya dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Adapun dalam kabinet tersebut, komposisi menterinya 53% berasal dari kalangan profesional dan 47% berasal dari partai politik.
(dru) Next Article Sederet Prestasi BPK dari Nasional Hingga Internasional
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, menteri-menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Rabu (23/10/2019) harus bisa menjalani tugasnya dengan baik. Terutama dalam mengelola anggaran yang telah ditetapkan.
"Menteri-menteri dari parpol ini tentunya penggunaan alokasi anggaran itu harus hati-hati. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan politik di sana," ujarnya saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Kamis (24/10/2019).
"Menteri-menteri baru itu sekarang lebih banyak dari kalangan profesional. Nah mereka kadang-kadang terhambat di tataran birokrasi. Ini kan permasalahannya. Jadi saya berharap tentunya para menteri yang masih dalam tataran birokrasi ini, yang tentunya mereka kaget dengan birokrasi kita, itu harus dinikmati dan dipelajari," kata dia.
Para menteri yang berasal dari kalangan profesional juga diharapkan bisa memangkas aturan-aturan yang tidak bermanfaat.
"Pangkaslah SOP (Standar operasional prosedur) yang tidak bermanfaat. Kemudian ya harus turun ke bawah untuk memantau. Karena memang birokrasi kita ini di dalam rezim tatanan negara penuh dengan aturan. Dan yang dipakai adalah uang rakyat, penuh dengan aturan," jelas Achsanul.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik beberapa pejabat kementerian untuk membantunya dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Adapun dalam kabinet tersebut, komposisi menterinya 53% berasal dari kalangan profesional dan 47% berasal dari partai politik.
(dru) Next Article Sederet Prestasi BPK dari Nasional Hingga Internasional
Most Popular