Ini Pesan Pengusaha ke Jokowi dan Menteri Ekonomi
Wahyu Daniel, CNBC Indonesia
23 October 2019 13:14
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Kalangan pengusaha melontarkan pesan kepada kabinet dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang terjadi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan pesan pertama adalah kebijakan fiskal yang tidak boleh kontraktif. Apa artinya?
"Artinya jangan menarik pajak lebih banyak, kalau pajak terlalu banyak artinya pengusaha dikekang. Harus berani defisit. Tapi defisit jangan lalu ditutup dengan utang. Tapi harus bisa memangkas anggaran-anggaran yang tidak perlu. Misalnya pemindahan ibu kota," ujar Iwantono kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/10/2019).
Kemudian kedua adalah pembenahan kebijakan di sektor riil. Caranya lewat perbaikan perizinan, birokrasi, dan deregulasi. Kepastian hukum bagi investor juga perlu diperbaiki, sehingga investor merasa dilindungi secara hukum.
"Kemudian korupsi, walaupun tidak disebut-sebut dalam pidato pelantikan Jokowi, persoalan korupsi harus serius dibenahi. Kalau banyak korupsi dan pungli itu artinya biaya tinggi bagi pengusaha. Lalu kebijakan perpajakan harus lebih friendly, artinya mengejarnya jangan kelewatan," paparnya.
Iwantono juga memberi pesan kepada regulator moneter yaitu Bank Indonesia (BI), yang menurutnya harus ekspansif melonggarkan kebijakan di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi.
"Harus berani terus melonggarkan suku bunga dan GWM (Giro Wajib Minimum) sehingga dana tersedia untuk masyarakat untuk menggerakkan ekonomi," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Pak Jokowi, Menteri Tak Becus Jangan Ragu 6 Bulan Diganti!
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan pesan pertama adalah kebijakan fiskal yang tidak boleh kontraktif. Apa artinya?
"Artinya jangan menarik pajak lebih banyak, kalau pajak terlalu banyak artinya pengusaha dikekang. Harus berani defisit. Tapi defisit jangan lalu ditutup dengan utang. Tapi harus bisa memangkas anggaran-anggaran yang tidak perlu. Misalnya pemindahan ibu kota," ujar Iwantono kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/10/2019).
Kemudian kedua adalah pembenahan kebijakan di sektor riil. Caranya lewat perbaikan perizinan, birokrasi, dan deregulasi. Kepastian hukum bagi investor juga perlu diperbaiki, sehingga investor merasa dilindungi secara hukum.
"Kemudian korupsi, walaupun tidak disebut-sebut dalam pidato pelantikan Jokowi, persoalan korupsi harus serius dibenahi. Kalau banyak korupsi dan pungli itu artinya biaya tinggi bagi pengusaha. Lalu kebijakan perpajakan harus lebih friendly, artinya mengejarnya jangan kelewatan," paparnya.
Iwantono juga memberi pesan kepada regulator moneter yaitu Bank Indonesia (BI), yang menurutnya harus ekspansif melonggarkan kebijakan di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi.
"Harus berani terus melonggarkan suku bunga dan GWM (Giro Wajib Minimum) sehingga dana tersedia untuk masyarakat untuk menggerakkan ekonomi," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Pak Jokowi, Menteri Tak Becus Jangan Ragu 6 Bulan Diganti!
Most Popular