Ultimatum Jokowi ke Menteri: Jangan Berani-berani Korupsi!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
23 October 2019 11:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Dia mengingatkan para menterinya, jangan berani-berani untuk korupsi.
"Pesan saya kepada para menteri kabinet, yang utama adalah jangan korupsi! Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," ujar Jokowi dalam akun Instagram, Rabu (23/10/2019).
Kemudian pesan kedua adalah tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada hanya visi dan misi presiden dan wakil presiden.
"Ketiga, semua harus bekerja cepat, kerja cerdas, dan produktif. Keempat jangan Terjebak pada rutinitas yang monoton," ungkapnya.
Pesan kelima Jokowi adalah kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Maksudnya adalah tidak sekedar mengirim pesan, tapi juga bisa menyelesaikan tugas yang diemban.
"Keenam selalu turun mengecek di lapangan dan temukan solusinya. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah semuanya harus serius dalam bekerja," katanya.
Soal korupsi memang jadi masalah serius bagi ekonomi. Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, kepada CNBC Indonesia, mengatakan, persoalan korupsi harus serius dibenahi.
"Kalau banyak korupsi dan pungli itu artinya biaya tinggi bagi pengusaha. Lalu kebijakan perpajakan harus lebih friendly, artinya mengejarnya jangan kelewatan," papar Iwantono.
(wed/dru) Next Article Kabinet Jokowi Jilid II, Bakal Jadi Birokrasi Kaleng-Kaleng?
"Pesan saya kepada para menteri kabinet, yang utama adalah jangan korupsi! Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," ujar Jokowi dalam akun Instagram, Rabu (23/10/2019).
Kemudian pesan kedua adalah tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada hanya visi dan misi presiden dan wakil presiden.
Pesan kelima Jokowi adalah kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Maksudnya adalah tidak sekedar mengirim pesan, tapi juga bisa menyelesaikan tugas yang diemban.
"Keenam selalu turun mengecek di lapangan dan temukan solusinya. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah semuanya harus serius dalam bekerja," katanya.
Soal korupsi memang jadi masalah serius bagi ekonomi. Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, kepada CNBC Indonesia, mengatakan, persoalan korupsi harus serius dibenahi.
"Kalau banyak korupsi dan pungli itu artinya biaya tinggi bagi pengusaha. Lalu kebijakan perpajakan harus lebih friendly, artinya mengejarnya jangan kelewatan," papar Iwantono.
(wed/dru) Next Article Kabinet Jokowi Jilid II, Bakal Jadi Birokrasi Kaleng-Kaleng?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular