Sandiaga Uno Layak Jadi Ketum Gerindra dan Menteri BUMN?

News - Redaksi, CNBC Indonesia
17 October 2019 06:42
Seperti sebelumnya, Sandiaga kembali menjabat sebagai wakil ketua dewan pembina.
Jakarta, CNBC Indonesia - Masa depan Sandiaga Uno belakangan menarik untuk dicermati. Utamanya setelah Sandiaga memutuskan kembali ke kancah politik bersama Partai Gerakan Indonesia Raya.

Seperti sebelumnya, Sandiaga kembali menjabat sebagai wakil ketua dewan pembina. Sang ketua pembina adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ditemui di sela rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019), Sandiaga mengatakan alasannya kembali adalah kesamaan platform perjuangan.


"Saya dulu awal berpolitik di sini. Saya merasa ini rumah kita bersama rumah untuk memperjuangkan Indonesia yang tentunya lebih adil, makmur, sejahtera untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja. Jadi mohon doanya teman-teman," kata Sandiaga.

Namun, pengamat politik Hendri Satrio memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, Sandiaga harus lebih dari sekadar wakil ketua dewan pembina.

"Sandiaga balik ke Gerindra harusnya jadi ketua umum, fasenya ada di sana. Saya yakin Pak Prabowo memikirkan regenerasi. Regenerasi yang tepat adalah Sandiaga Uno," ujar Hendri dalam pesannya.

Bicara Sandiaga juga tak bisa dilepaskan dari susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf. Maklum, safari politik Prabowo belakangan disebut-sebut bakal berbuah sejumlah kursi menteri, salah satunya untuk Sandiaga. Ia dinilai layak menjadi Menteri BUMN hingga Kepala BKPM.

"Nah Sandiaga ini mampu mengisi kursi Menteri BUMN karena cukup diterima pasar dan kompromi politiknya cukup kuat. Sandiaga pun sesuai background-nya. Ia pengusaha juga investor," ujar ekonom dari UI Fithra Faisal.

Terkait posisi menteri, Sandiaga pernah memberikan jawaban ketika ditemui di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019). Sandi memberikan jawaban normatif perihal rumor itu.

"Jadi, kalau itu (pembentukan kabinet) kan (hak) prerogatif presiden. Prerogatif presiden ya kita hormati, kita hargai," ujarnya menjawab pertanyaan apakah menolak jika ditunjuk jadi menteri.

Secara khusus, Sandi meyakini bahwa pemerintah membutuhkan masukan dari luar. Untuk itu perlu ada mitra kritis yang konstruktif dan menyampaikan pesan-pesan yang jelas demi kemajuan bangsa. Dengan begitu, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan.

"Pengangguran ada di nomor dua terburuk di ASEAN. Penciptaan lapangan kerja kita nggak jalan, sementara Vietnam, dengan adanya perang dagang China dan Amerika ini meraup untung," imbuhnya.

[Gambas:Video CNBC]


(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading