Dilibas Pabrik Hingga Perumahan, 650 Ribu Ha Sawah Musnah

News - Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
16 October 2019 20:00
Luas sawah menjadi perhatian serius pemerintah
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini tengah menyusun peta sawah untuk menghentikan ahli fungsi lahan pertanian. Apalagi saat ini banyak lahan sawah yang musnah karena dialihfungsikan untuk tujuan lain.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, ada lahan sawah yang harus dipertahankan oleh pemerintah yang masuk ke LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Lahan tersebut harus dipertahankan karena sudah sawah irigasi.

"Akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang mengusulkan untuk alih fungsi. Baik untuk lahan, untuk kawasan industri ataupun kawasan pemukiman. Ini yang harus kita jaga. Ini terjadi di LP2B yang kurang lebih 5 juta hektare," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (16/10/2019).


Ia menilai saat ini Indonesia telah kehilangan 650 ribu hektare lahan sawah. Berkurangnya lahan sawah diketahui setelah dilakukan validasi ulang terhadap data statistik pertanian 2017 oleh Kementerian ATR/BPN.

"Kita berkurang 650 ribu hektare. Kita berusaha dong mengembalikan dari yang hilang itu," kata dia.

Pengembalian lahan sawah ini akan dilakukan pihaknya dengan membuat peta sawah yang saat ini tengah disusun pemerintah. Selain itu, dari pemetaan saat ini telah ditemukan 150 ribu hektare dari yang hilang.

"Berarti harus mencari 500 ribu hektare lagi. Itu karena mungkin semua belum tervalidasi," tegasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan aturan khusus yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2019. Dalam pasal 2, Perpres tersebut disebutkan tujuan dikeluarkannya aturan ini. Di antaranya :
Mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional.
  • Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat
  • Memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah
  • Menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Perpres ini merupakan turunan dari undang-undang khusus yang mengatur perlindungan lahan pertanian. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading