Faisal Basri Sebut 6 Menteri dengan 'Dosa' Terbanyak
Redaksi, CNBC Indonesia
16 October 2019 14:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Hanya dalam hitungan hari, Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai presiden periode 2019-2024. Selepas pelantikan digelar di Ruang Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (20/10/2019) pukul 14.30 WIB, Jokowi akan segera mengumumkan susunan kabinet.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019), Jokowi memberikan kisi-kisi perihal Kabinet Kerja II. Salah satunya adalah ada sejumlah nama yang dipertahankan.
"Yang lama ada, yang baru banyak," ujar Jokowi.
Ekonom senior yang juga pendiri INDEF, Faisal Basri, menilai tidak semua menteri di bidang ekonomi saat ini layak dipertahankan.
"Enam menteri saya harapkan out," katanya di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Pertama, Menteri Perdagangan Enggartiasto. Menurut Faisal, 'dosa' Enggartiasto tergolong banyak selama menjadi menteri. Ia menuding Enggartiasto menggelar 'karpet merah' impor hingga menghancurkan industri dalam negeri dan pengangguran.
"Itu kejahatan luar biasa," ujar Faisal.
Kedua, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Faisal menilai konsep holding BUMN a la Rini tidak jelas. BUMN pun dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak produktif.
"Walau bukan salah sepenuhnya dia seringkali pergantian dirut (direktur utama) dan yang dia ganti sebagian masuk penjara. Pak Dwi Sutjipto (Kepala SKK Migas) sudah bagus di Pertamina malah diganti oleh Nicke (Nicke Widyawati)," kata Faisal.
Ketiga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Ia menilai Jonan kerap tidak mendengar stakeholder dalam mengambil keputusan untuk mengubah aturan. Misalnya aturan cost recovery menjadi gross split di sektor migas.
Keempat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurut Faisal, Airlangga tidak cocok menjadi menteri perindustrian. Konsep Making Indonesia 4.0 pun tidak tepat menjadi program Kementerian Perindustrian.
Kelima, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Di era Amran, lanjut Faisal, defisit pangan mengalami peningkatan. 'Dosa' lain Amran adalah memfasilitasi pembangunan pabrik gula milik sang sepupu.
Keenam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan. Menurut Faisal, Luhut gagal mengoordinasi menteri di bawah Kemenko Kemaritiman agar tidak ada tumpang tindih.
(miq/dru) Next Article Faisal Basri Sebut Era Jokowi Super Boros, Ini Penjelasannya
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019), Jokowi memberikan kisi-kisi perihal Kabinet Kerja II. Salah satunya adalah ada sejumlah nama yang dipertahankan.
"Yang lama ada, yang baru banyak," ujar Jokowi.
"Enam menteri saya harapkan out," katanya di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Pertama, Menteri Perdagangan Enggartiasto. Menurut Faisal, 'dosa' Enggartiasto tergolong banyak selama menjadi menteri. Ia menuding Enggartiasto menggelar 'karpet merah' impor hingga menghancurkan industri dalam negeri dan pengangguran.
"Itu kejahatan luar biasa," ujar Faisal.
Kedua, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Faisal menilai konsep holding BUMN a la Rini tidak jelas. BUMN pun dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak produktif.
"Walau bukan salah sepenuhnya dia seringkali pergantian dirut (direktur utama) dan yang dia ganti sebagian masuk penjara. Pak Dwi Sutjipto (Kepala SKK Migas) sudah bagus di Pertamina malah diganti oleh Nicke (Nicke Widyawati)," kata Faisal.
Ketiga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Ia menilai Jonan kerap tidak mendengar stakeholder dalam mengambil keputusan untuk mengubah aturan. Misalnya aturan cost recovery menjadi gross split di sektor migas.
Keempat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurut Faisal, Airlangga tidak cocok menjadi menteri perindustrian. Konsep Making Indonesia 4.0 pun tidak tepat menjadi program Kementerian Perindustrian.
Kelima, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Di era Amran, lanjut Faisal, defisit pangan mengalami peningkatan. 'Dosa' lain Amran adalah memfasilitasi pembangunan pabrik gula milik sang sepupu.
Keenam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan. Menurut Faisal, Luhut gagal mengoordinasi menteri di bawah Kemenko Kemaritiman agar tidak ada tumpang tindih.
(miq/dru) Next Article Faisal Basri Sebut Era Jokowi Super Boros, Ini Penjelasannya
Most Popular