Siap-Siap! Bea Cukai Sebar Intel Buat Bidik Importir Nakal
Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
14 October 2019 19:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mencegah kebocoran impor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) dan pelabuhan umum. Berbagai tindakan dilakukan oleh DJBC mulai dari mencabut izin impotirt hingga membekukan PLB yang melanggar aturan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, sampai saat ini daftar PLB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan impor semakin banyak. Oleh karenanya, pihaknya pun semakin gencar melakukan pengecekan darri pelabuhan hingga lokasi PLB.
"Upaya yang kami keluarkan untuk pengawasan dan penindakan. Satu kita lakukan kegiatan intel untuk pastikan tidak ada penyalahgunaan impor TPT (tekstil dan produk tekstil)," ujar Heru di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Ia menjelaskan pelanggaran yang biasanya dilakukan adalah, tidak mengakui atau pura-pura lupa terhadap syarat. Misalnya, perusahaan tersebut termasuk produsen tapi justru menjual bahan bakunya ke pasar tanpa di produksi terlebih dahulu. Padahal importir produsen diberikan izin impor harus untuk kebutuhan produksi.
Kemudian ada juga yang menjual kepada Industri Kecil Menengah (IKM) yang tidak sesuai dengan daftarnya. Serta ada juga yang menjual barang impornya tidak sesuai dengan tujuan awal di perizinan yang di keluarkan Kementerian Perdagangan.
"Kita sisir juga semua daftar IKM yang diserahkan ke DJBC yang dikeluarkan Kemendag. Jadi akan kita cek eksistensinya sampai apakah memang dalam perusahaan itu kapasitasnya, sesuai enggak dengan izinnya," jelasnya.
Untuk IKM nantinya juga akan diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.
"Kami bersama pajak join analisis identifikasi apakah perusahaan itu punya kemampuan produksi dengan bandingkan jumlah importasinya dengan kapasitas mesinnya. Dia punya laporan keuangan tahunan bisa dilihat inventori dan keuangannya bisa match atau tidak," tegasnya.
(hoi/hoi) Next Article Jurus Tanpa Ampun Sri Mulyani Sikat Para Importir Nakal
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, sampai saat ini daftar PLB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan impor semakin banyak. Oleh karenanya, pihaknya pun semakin gencar melakukan pengecekan darri pelabuhan hingga lokasi PLB.
"Upaya yang kami keluarkan untuk pengawasan dan penindakan. Satu kita lakukan kegiatan intel untuk pastikan tidak ada penyalahgunaan impor TPT (tekstil dan produk tekstil)," ujar Heru di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Ia menjelaskan pelanggaran yang biasanya dilakukan adalah, tidak mengakui atau pura-pura lupa terhadap syarat. Misalnya, perusahaan tersebut termasuk produsen tapi justru menjual bahan bakunya ke pasar tanpa di produksi terlebih dahulu. Padahal importir produsen diberikan izin impor harus untuk kebutuhan produksi.
Kemudian ada juga yang menjual kepada Industri Kecil Menengah (IKM) yang tidak sesuai dengan daftarnya. Serta ada juga yang menjual barang impornya tidak sesuai dengan tujuan awal di perizinan yang di keluarkan Kementerian Perdagangan.
"Kita sisir juga semua daftar IKM yang diserahkan ke DJBC yang dikeluarkan Kemendag. Jadi akan kita cek eksistensinya sampai apakah memang dalam perusahaan itu kapasitasnya, sesuai enggak dengan izinnya," jelasnya.
Untuk IKM nantinya juga akan diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.
"Kami bersama pajak join analisis identifikasi apakah perusahaan itu punya kemampuan produksi dengan bandingkan jumlah importasinya dengan kapasitas mesinnya. Dia punya laporan keuangan tahunan bisa dilihat inventori dan keuangannya bisa match atau tidak," tegasnya.
(hoi/hoi) Next Article Jurus Tanpa Ampun Sri Mulyani Sikat Para Importir Nakal
Most Popular