Bukan Kenaikan Iuran BPJS, Ini Fokus Darmin Jadi Plt PMK
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
03 October 2019 14:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Dua hari usai dilantik sebagai Plt. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Darmin Nasution langsung mengadakan rapat internal hari ini (3/10) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Darmin didampingi oleh Sesmenko PMK Satya Sananugraha dan Deputi bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial TB Achmad Choesni.
Memimpin rapat pertama sebagai Plt Kemenko PMK membuat Darmin lebih banyak beradaptasi. Mantan Gubernur BI itu mengaku lebih banyak menerima masukan terkait jabatan barunya.
"Saya baru dengerin aja. Dan kita membahas hal-hal penting yang perlu kita follow up (pemaparan program Kemenko PMK)," katanya usai menghadiri rakor Kemenko PMK tentang Progress Report Agenda Strategis Kemenko PMK, Kamis (3/10).
Bagi Darmin tentu sulit untuk mengambil langkah strategis dalam memimpin Kementerian barunya dalam waktu tiga pekan ke depan. Apalagi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah menyatakan bahwa Plt Menteri tidak boleh mengambil kebijakan strategis yang berdampak panjang.
Sehingga, Darmin hanya bisa menyelesaikan program yang sudah dicanangkan pendahulunya, Puan Maharani.
Terkait program yang akan diselesaikan, ada beberapa yang menjadi target. Diantaranya kartu sembako murah, bantuan pangan tunai, hingga persiapan pasca bencana di NTB. Sedangkan soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak disinggung sama sekali.
"Minggu depan kita rapat setiap hari ganti satu-satu (program yang akan diselesaikan)," jelasnya.
Namun, dari program yang dibahas, bantuan pangan non tunai menjadi fokus sebagai prioritas. Deputi bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial TB Achmad Choesni menyatakan penerima bantuan rastra atau beras sejahtera akan diubah menjadi bantuan pangan non tunai.
"Jadi berubah dari memberikan beras kita berikan uang yang bisa membelanjakan beras dan telur," jelasnya.
Choesni menyebut Oktober ini ditargetkan sudah ada 15,6 juta penerima, sesuai target awal dibuat. Namun, itu tidak akan mudah merealisasikannya. "Tapi kan ada beberapa wilayah sulit kan. Pak menteri tadi wanti-wanti wilayah sulitnya. Infrastrukturnya. Masih banyak yang harus dikerjain," katanya.
Sesmenko Kemenko PMK Satya Sananugraha menyebut kementeriannya sudah memiliki indikator kinerja yang akan lebih dikebut hingga masa berakhirnya rezim Joko Widodo di periode pertama.
"Kita sudah punya indikator kinerja. Apa yang harus dicapai tahun 2019," paparnya.
Mengenai kehadiran Darmin sebagai Plt Kemenko PMK, Satya mengatakan bahwa kewenangannya akan melanjutkan tugas Puan Maharani sesuai yang ditargetkan indikator kinerja di 2019.
"Tadi lebih ke perkenalan dan mengetahui agenda agenda strategis di Kemenko PMK," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Daftar Terbaru Iuran BPJS Kesehatan 2021, Kelas Berapa Naik?
Darmin didampingi oleh Sesmenko PMK Satya Sananugraha dan Deputi bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial TB Achmad Choesni.
Memimpin rapat pertama sebagai Plt Kemenko PMK membuat Darmin lebih banyak beradaptasi. Mantan Gubernur BI itu mengaku lebih banyak menerima masukan terkait jabatan barunya.
Bagi Darmin tentu sulit untuk mengambil langkah strategis dalam memimpin Kementerian barunya dalam waktu tiga pekan ke depan. Apalagi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah menyatakan bahwa Plt Menteri tidak boleh mengambil kebijakan strategis yang berdampak panjang.
Sehingga, Darmin hanya bisa menyelesaikan program yang sudah dicanangkan pendahulunya, Puan Maharani.
Terkait program yang akan diselesaikan, ada beberapa yang menjadi target. Diantaranya kartu sembako murah, bantuan pangan tunai, hingga persiapan pasca bencana di NTB. Sedangkan soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak disinggung sama sekali.
"Minggu depan kita rapat setiap hari ganti satu-satu (program yang akan diselesaikan)," jelasnya.
Namun, dari program yang dibahas, bantuan pangan non tunai menjadi fokus sebagai prioritas. Deputi bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial TB Achmad Choesni menyatakan penerima bantuan rastra atau beras sejahtera akan diubah menjadi bantuan pangan non tunai.
"Jadi berubah dari memberikan beras kita berikan uang yang bisa membelanjakan beras dan telur," jelasnya.
Choesni menyebut Oktober ini ditargetkan sudah ada 15,6 juta penerima, sesuai target awal dibuat. Namun, itu tidak akan mudah merealisasikannya. "Tapi kan ada beberapa wilayah sulit kan. Pak menteri tadi wanti-wanti wilayah sulitnya. Infrastrukturnya. Masih banyak yang harus dikerjain," katanya.
Sesmenko Kemenko PMK Satya Sananugraha menyebut kementeriannya sudah memiliki indikator kinerja yang akan lebih dikebut hingga masa berakhirnya rezim Joko Widodo di periode pertama.
"Kita sudah punya indikator kinerja. Apa yang harus dicapai tahun 2019," paparnya.
Mengenai kehadiran Darmin sebagai Plt Kemenko PMK, Satya mengatakan bahwa kewenangannya akan melanjutkan tugas Puan Maharani sesuai yang ditargetkan indikator kinerja di 2019.
"Tadi lebih ke perkenalan dan mengetahui agenda agenda strategis di Kemenko PMK," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Daftar Terbaru Iuran BPJS Kesehatan 2021, Kelas Berapa Naik?
Most Popular